Kredit Foto: Twitter: @PDI_Perjuangan
Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut Aksi pembakaran bendera PDIP diduga untuk menganggu pemerintahan. Bahkan, ia mengganap dengan mengusik PDIP sama saja dengan mengusik Presiden Jokowi. Karena Jokowi adalah kader banteng juga.
Selain itu, ia juga mengkaitkan pembakaran tersebut dengan tragedi "kudatuli" atau kerusuhan 27 Juli 1996.
PDIP terus bereaksi atas kasus pembakaran bendera partainya di depan Gedung DPR/MPR, Rabu (24/6/2020) lalu. Meskipun sejumlah kadernya sudah turun ke jalan, partai jawara Pemilu 2014 dan 2019 ini menegaskan tetap menempuh jalur hukum.
Baca Juga: Risma Marah Besar pada Jokowi, Gara-gara Ini
Baca Juga: Bendera PDIP Dibakar, Ferdinand Demokrat Tanya: Siapa yang Percaya Pelaku Itu Penyusup?
"Serangan ke PDI Perjuangan punya tujuan lebih jauh, mengganggu pemerintahan Pak Jokowi," kata Hasto dalam keterangannya, kemarin.
Menurutnya, Indonesia bukan milik sekelompok orang dan pasangan Presiden serta Wakil Presiden RI semata, tapi milik semuanya. Terlebih Jokowi-Ma'ruf adalah pemimpin yang selalu berdialog dan mendengarkan aspirasi rakyat.
"Untuk itu, PDI Perjuangan menegaskan bahwa dialog dan musyawarah kita kedepankan, namun jangan uji kesabaran revolusioner kami," tegasnya.
Hasto menyatakan, seluruh kader PDIP saat ini satu komando. Termasuk soal langkah hukum yang ditempuh pihaknya. Soal langkah hukum ini, Hasto kemudian menyinggung soal tragedi Kudatuli.
Saat itu, lanjut dia, banyak kader PDI yang mengusulkan untuk melakukan perlawanan terhadap rezim Orde Baru di bawah Soeharto. Namun, Megawati Soekarnoputri memilih menempuh jalur hukum.
"Ibu Megawati Soekarnoputri mengambil langkah yang mengejutkan, yakni membentuk Tim Pembela Demokrasi dan melakukan gugatan di lebih dari 267 kabupaten-kota," ungkap Hasto.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
