Jadikan Covid-19 Kambing Hitam Rendahnya Serapan Anggaran, Ironis

Persoalan akut menahun ini sepatutnya tidak perlu terjadi. Sebab, anggaran yang disusun itu berbadasarkan program berbasis kinerja yang juga merupakan hasil pembahasan  panjang dengan mitra kerja pemerintah di DPR.

"Jadi, alokasi anggaran di APBN itu bukan lahir dari bim salabim, tetapi hasil sebuah proses politik di Parlemen. Menjadikan Covid-19 sebagai kambing hitam penyebab rendahnya daya serap anggaran, adalah mengada-ngada dan ironis," ujar Intan.

Realisasi anggaran kementerian/lembaga sampai Mei 2020 hanya 10,41%. Khusus anggaran kesehatan sebesar Rp85,77 triliun untuk belanja penanganan Covid-19 mendapat sorotan karena realisasinya baru mencapai 4,68% dari total alokasi.

Baca Juga: China-Jepang Mau ke RI, Titah Jokowi: Bentangkan Karpet Merah!

Intan berujar, "Betapa ruginya rakyat, akibat tidak optimalnya pemanfaatan anggaran yang ada. Semakin sedikit anggaran yang terserap, fungsi anggaran sebagai alat distribusi dan pemerataan pembangunan tidak tercapai."

Tindakan berskala dan berimplikasi besar sepatutnya diambil oleh pemerintah. Dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang tengah dihadapi ini sangat dahsyat, karena itu perlu kebijakan luar biasa.

"Jika daya serap anggaran ini masih belum optimal, maka sama saja dengan memelihara kesenjangan ekonomi dan sosial. Kenapa? Sebab pemerintah dipersepsikan kurang serius dalam mengimplementasi program," tegasnya.

Pemerintah harus memperbaiki dan memaksimalkan penyerapan anggaran ini. Jika tidak, akan berpengaruh pada kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah. Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat menjadi syarat penting untuk memajukan perekonomian negara. Roda kegiatan ekonomi tidak akan berjalan tanpa didukung dengan SDM yang berkualitas dan sehat. Demikian juga sebaliknya,  masyarakat sehat, tapi roda ekonomi stagnan, tentu tidak memberi insentif bagi negara ini.

"Publik memiliki sensitivitas tinggi terhadap anggaran. Ketidakmampuan pemerintah mengoptimalkan pemanfaatan anggaran, yang disoroti publik adalah buruknya kinerja pemerintah. Ini sangat memprihatinkan," tukasnya.