Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jokowi Ancam Reshuffle, Partai Beringin Ungkit Nama Sri Mulyani

Jokowi Ancam Reshuffle, Partai Beringin Ungkit Nama Sri Mulyani Kredit Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menanggapi beredarnya video kemarahan Presiden Jokowi yang mengumbar ancaman reshuffle kabinet, Senayan menyinggung kinerja Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Anggota DPR menunggu tindak lanjut kemarahan Presiden Jokowi atas kinerja para pembantunya. Ancaman reshuffle terhadap sejumlah menteri yang tak sejalan dengan visi misi serta target kerja Presiden tak boleh sekadar gimmick. Harus direalisasikan dalam waktu dekat.

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Fraksi PAN Saleh Partaonan Daulay menyakini, kekecewaan masyarakat terhadap Presiden Jokowi akan semakin besar jika kemarahannya terhadap kinerja sejumlah menteri tak segera ditindaklanjuti.

Baca Juga: Mbah Amien Ngoceh-ngoceh, Partai Koalisi Ramai-ramai Carmuk

Pasalnya, masyarakat menunggu langkah dan kebijakan Presiden untuk mencopot sejumlah anggota kabinet yang tak bekerja optimal di tengah pandemi. "Enggak ada gunanya video kemarahan itu dirilis kalau enggak ada makna dan tujuan sesudahnya, atau hanya sekadar gimmick," tegas Saleh dalam diskusi bertajuk Kemaran Presiden Berujung Reshuffle? di Ruang Wartawan, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Wakil Ketua Komisi IX DPR ini menilai ekspresi marah Presiden Jokowi dalam video viral tersebut tidak main-main. Seharusnya para menteri memahami kemarahan Presiden dengan cara mengejar seluruh target dan program yang telah ditetapkan.

"Menurut saya, Presiden Jokowi benar-benar marah, lantaran kinerja para pembantunya belum memuaskan. Apalagi persoalan Covid-19 dan situasi perekonomian sedang memburuk saat ini. Oleh karenanya Presiden menegaskan bahwa kita sedang meng hadapi krisis ekonomi," urai Saleh.

Terkait reshuffle, Saleh menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi. Ia meyakini, Jokowi mampu melihat keluhan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil kerja pemerintah. "Kalau masyarakat ingin perubahan di kabinet, Presiden bisa mengubahnya. Sebab, Presiden adalah rakyat, rakyat adalah Presiden," tandasnya.

Di tempat yang sama, anggota Fraksi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menyoroti kinerja tim ekonomi Presiden Jokowi dalam menangani dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: