Rakyat Tak Puas dengan Kinerja Pemerintah Tangani Corona

Jika ditelaah dari hasil survei maka ketidakpuasan publik terhadap kinerja pemerintah level pusat, provinsi dan kota/kabupaten di atas 50 persen. 

"Mayoritas alasan publik menyatakan tidak puas karena ketidaktegasan aturan, kurang koordinasi antar instansi dan kurang terbuka dari sisi informasi," jelas Hafidz dalam paparan survei secara virtual yang dikutip Jumat, 3 Juli 2020.

Survei ini dilakukan pada 20-27 Mei 2020 dengan melibatkan 2.047 responden di 34 provinsi yang tersebar secara proporsional. Metode penentuan sampling dalam survei ini menggunakan Krejcie-Morgan dengan margin of error 2.183 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. 

Pun, responden dipilih secara acak dan proporsional pada tiap provinsi. Responden mengisi daftar pertanyaan secara daring, setelah dipastikan terkontak secara individual

Hafidz menambahkan, fakta angka Covid-19 yang terus naik dan belum mencapai puncak kemudian dikonfirmasi oleh pernyataan terakhir Presiden Jokowi yang kecewa terhadap jajaran menterinya. Jokowi marah karena kinerja menteri yang tak optimal dalam penanganan pandemi.

"Pemerintah punya instrumen yang besar seperti status bencana nasional dan Perppu No 1 Tahun 2020 yang menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020 seharusnya memberikan keleluasaan pemerintah untuk bergerak melakukan banyak hal," jelas Hafidz.