Pemerintah Diminta Tanggung Biaya Internet Mahasiswa

Forum Rektor Indonesia (FRI) meminta pemerintah untuk membebaskan ataupun menanggung biaya internet dosen dan mahasiswa selama kegiatan belajar-mengajar di rumah akibat pandemi Covid-19.

Ketua FRI Yos Johan Utama mengatakan bahwa selama masa pandemi ini kemampuan ekonomi para mahasiswa maupun perguruan tinggi telah menurun. Kondisi itu juga semakin terbebani dengan keharusan membeli paket data atau internet.

"Belum lagi masalah penurunan kemampuan ekonomi mahasiswa yang berimbas kepada perguruan tinggi. Pembelian paket data yang menguras pendapatan perguruan tinggi dan mahasiswa," kata dia, belum lama ini.

Baca Juga: Nadiem Makarim Dipuji sekaligus Dikritik oleh Rektor UI

Karena beban itu, dia berharap pemerintah menelurkan kebijakan yang nyata untuk membantu pendidikan tinggi di Indonesia. Salah satunya yakni dengan cara membebaskan atau menanggung biaya internet para dosen maupun mahasiswa.

"Dalam masa pandemi ini pemerintah diharapkan membantu manusia dan dosen dalam proses pendidikan, yakni dengan kebijakan membebaskan atau paling tidak menanggung pembiayaan penggunaan internet bagi mahasiswa dengan dosen sebagai tanggung jawab negara terhadap pendidikan," ucapnya.

Meski begitu, FRI mengapresiasi kebijakan pemerintah yang telah memberikan bantuan biaya kuliah untuk 419 ribu mahasiswa semester 3, 5, dan 7 yang terdampak pandemi.

"Di samping 200 ribu KIP-K (Kartu Indonesia Pintar Kuliah) mahasiswa baru dan 267 ribu KIP-K on going, Bidikmisi, ADIK, dan lain-lain dengan total anggaran Rp4,1 triliun untuk semester gasal 2020-2021," ungkap Yos.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan para pemimpin pendidikan tinggi tersebut untuk tidak melulu menggunakan cara-cara biasa saja mendidik generasi muda Indonesia.

Sebab, dikatakannya, Indonesia saat ini sangat membutuhkan sumber daya manusia yang unggul, produktif, inovatif, dan kompetitif untuk mengejar target menjadikan Indonesia negara maju pada 2045 serta keluar dari status negara berpendapatan menengah menjadi berpendapatan tinggi.

"Perlu saya tegaskan bahwa tugas mulia tersebut tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja, kesempatan kita sangat sempit, tidak bisa hanya dilakukan dengan rutinitas saja, dengan cara biasa-biasa saja, apalagi disibukkan dengan administrasi saja, tidak bisa," tegas Jokowi.