Reshuffle: Istana yang Mulai, Istana yang Mengakhiri

Jokowi Rawan Digoyang

Potensi kegaduhan dinilai cukup besar jika reshuffle dilakukan saat ini. Bahkan, dampak tak terduga bisa terjadi misalnya kursi kekuasaan Jokowi mudah digoyang oleh parpol pendukung sendiri. Apalagi, situasi politik dan ekonomi saat ini tidak cukup baik akibat pandemi Covid-19.

Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI) Firman Noor mengatakan, jika ada menteri dari parpol pendukung yang dicopot, itu akan bisa saja menggoyahkan posisi Presiden.

Baca Juga: PKS: Pak Jokowi, Rampingkan Jadi 20 Kementerian Saja, Insya Allah

"Itu tidak menguntungkan, tanpa goyangan parpol pendukung pun saat ini sudah tidak nyaman. Apalagi jika digoyang," ujarnya ketika dihubungi kemarin.

Jika reshuffle memang tidak dilakukan Jokowi, Firman Noor juga yakin alasannya bukan seperti yang disampaikan Mensesneg Pratikno. Dia menilai sejak Presiden marah di depan rapat kabinet paripurna pada 18 Juni lalu tidak ada kinerja dari kementerian yang begitu akseleratif. Jika ukurannya adalah kinerja yang membaik, seharusnya disampaikan berapa persen perbaikannya. Jika pun ada kementerian yang serapan anggarannya membaik setelah Presiden marah, itu tidak serta-merta bisa disebut kinerja menteri membaik.

"Serapan anggaran tanpa dampak signifikan tidak pas juga. Serapan hanya salah satu indikator. Sebenarnya yang paling clear mengukurnya adalah penanganan Covid-19. Kita tahu saat ini angka pasien positif baru belum melandai," paparnya.

Momentum Perbaiki Kinerja

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, Jokowi sebenarnya tidak secara langsung mengatakan akan melakukan reshuffle kabinet. Dengan begitu, jika ada tidak ada reshuffle, itu bukan batal. Jokowi menurut dia berbicara reshuffle dalam konteks penggunaan dana penanggulangan Covid-19 yang masih minim penyerapannya.

Dengan marah, Jokowi ingin para pembantunya bisa bekerja lebih maksimal lagi dengan memastikan dana Covid-19 terdistribusi dengan baik dan cepat ke masyarakat. Untuk itu, kemarahan Jokowi harus dimaknai sebagai cambuk untuk segera memperbaiki kinerja.

"Itu kan tujuannya memacu kinerja menteri. Kalau dimonitor kinerjanya jadi baik, buat apa juga reshuffle," ujarnya kemarin.