Kendaraan bermotor berjalan tersendat dalam kemacetan di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Rabu (21/3). Serangkaian rekayasa lalu lintas yang diterapkan Pemkot Depok, seperti pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) serta pembagian Lajur Cepat dan Lajur Lambat bagi angkot dan sepeda motor belum mampu menyelesaikan permasalahan kemacetan di Kota Depok, terlebih saat jam sibuk. | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Tokoh anak Seto Mulyadi mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) untuk mencabut penghargaan Kota Layak Anak (KLA) yang diberikan untuk Depok.
Pernyataan tokoh yang akrab disapa Kak Seto itu bukan tanpa alasan. Sebab, sedikitnya ada sekira 123 kasus kejahatan yang menyeret anak-anak di kota tersebut sejak beberapa bulan terakhir. Menurut Kak Seto, yang memberikan slogan itu (kota layak anak) adalah KPPPA.
Baca Juga: Napi Asimilasi Penjahat Kekerasan Anak Berulah Lagi
"Kami mohon juga evaluasi dari KPPPA yang menganugerahkan penghargaan itu. Kita semua harus dievaluasi sejauh mana konsistensi penjagaan wilayah masing-masing untuk bisa betul-betul ramah anak," katanya, Jumat, 10 Juli 2020
Ia menilai, kontrol masyarakat dan media sangat diperlukan sehingga bukan hanya simbol gengsi saja, tetapi memang apresiasi terhadap suatu realita yang betul-betul bisa dibuktikan.
"Kalau kemudian banyak tercatat, banyak materi keteledoran dan semangat yang mengendur, maka ada yang perlu dievaluasi," ujarnya.
Lebih lanjut, Kak Seto berharap, pihak kementerian dapat mendengar laporan dari masyarakat dan media bahwa kejahatan terhadap anak memang meningkat.
"Kami mengingatkan dari LPAI, semua pejabat maupun orangtua, mungkin juga para tokoh, untuk meningkatkan kewaspadaan agar pelanggaran hak anak tidak makin banyak terjadi," tuturnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ferry Hidayat
Tag Terkait:
