Ada 10 Poin, Ini Penjelasan MUI Soal Biaya Sertifikasi Halal

Begitu juga Laboratorium Halal LPPOM MUI yang memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) berupa sertifikat ISO 17025.  Sistem Jaminan Halal (SJH) LPPOM MUI telah diadopsi dan menjadi rujukan oleh lembaga-lembaga halal di sejumlah negara.

Kesembilan, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), selama 30 tahun terakhir proses sertifikasi halal dilakukan secara suka rela oleh pihak perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab moral dan memenuhi tuntutan konsumen muslim yang menghendaki produk yang terjamin halal.

Poin kesepuluh, mengingat proses sertifikasi halal dilakukan secara suka rela dan pendaftarannya dilakukan secara online dan transparan serta dituangkan dalam bentuk akad yang ditandatangani oleh pihak perusahaan, maka  tuduhan dan anggapan akan adanya mafia dalam pembuatan sertifikasi halal adalah  fitnah dan merupakan pencemaran nama baik MUI maupun LPPOM MUI.

Kemudian, dalam keterangan tertulisnya, ia meminta pihak-pihak yang secara sengaja terbukti menyebarkan fitnah (hoaks) dan melakukan pencemaran nama baik MUI maupun LPPOM MUI, maka MUI akan melakukan langkah-langkah hukum yang dipandang perlu.