Sejumlah warga memilah limbah plastik dari tumpukan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Semarang, Jawa Tengah, Kamis (10/1/2019). Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita optimis angka kemiskinan di Indonesia dapat turun dibawah 9,5 persen pada tahun 2019 melalui upaya sejumlah program pengentasan kemiskinan dari Kemensos seperti penyaluran bantuan program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Pangan. | Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Krisis perekonomian global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 juga menerpa Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan akan turun menjadi nol persen pada tahun 2020, karena kecemasan konsumen dan pembatasan pergerakan untuk meredam penyebaran virus, telah mengakibatkan berhentinya kegiatan pariwisata, rendahnya harga komoditas, dan berhenti beroperasinya toko maupun restoran.
Laporan Indonesia Economic Prospects Bank Dunia edisi bulan Juli 2020, menyebutkan bahwa pemulihan akan terjadi secara berangsur-angsur, dan pertumbuhan PDB riil diproyeksikan akan mencapai 4.8 persen pada tahun 2021, dan akan kembali ke 6.0 persen pada tahun 2022.
Dampaknya terhadap mata pencaharian juga besar, di mana sebagian besar masyarakat Indonesia mengalami kehilangan pendapatan. Tanpa perluasan program bantuan sosial secara signifikan, sebanyak 5,5 juta rakyat Indonesia dapat masuk dalam kemiskinan yang diakibatkan oleh COVID-19.
Dalam menghadapi krisis ini, Pemerintah Indonesia telah mengumumkan suatu paket fiskal yang mencapai 4,3 persen dari PDB. Paket ini meliputi dana untuk meningkatkan kesiapan sektor kesehatan dan peningkatan secara substansial untuk program bantuan sosial. Jika dicairkan secara penuh dan tepat sasaran, maka paket stimulus dapat mencapai tujuannya untuk memitigasi dampak pandemi terhadap kemiskinan, menurut laporan Bank Dunia ini.
World Bank Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, Satu Kahkonen, mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik tindakan masif dari Pemerintah Indonesia untuk memitigasi dampak dari krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Adalah penting untuk secara efektif menerapkan paket tersebut agar dampaknya dapat dirasakan secara penuh oleh masyarakat maupun perekonomian.
“Kami juga merasa terdorong dengan kegigihan Pemerintah Indonesia menggunakan krisis ini sebagai peluang dengan mempercepat berbagai reformasi penting untuk meningkatkan daya saing, yang akan menjadi dasar kuat bagi pemulihan yang lebih mantap, " ujar dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (16/7/2020).
Indonesia Economic Prospects edisi bulan Juli 2020 ini juga membahas tentang strategi yang dapat mendukung Indonesia membangun secara lebih baik saat bangkit dari krisis, termasuk dengan memperluas cakupan program perlindungan sosial yang diawali saat pandemi terjadi dan mengatasi kesenjangan yang baru teridentifikasi pada sistem, serta mempercepat penerapan perawatan kesehatan universal untuk semua warga negara.
“Untuk dapat meredam dampak pandemi ini, keputusan pemerintah untuk mengubah prioritas belanja negara dan meningkatkan defisit anggaran memang sangat dibutuhkan,” sebut Frederico Gil Sander, World Bank Lead Economist untuk Indonesia.
“Ke depannya, pembelanjaan dalam jumlah lebih besar pada sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan infrastruktur akan tetap dibutuhkan, yang menjadi dasar mengapa reformasi perpajakan untuk meningkatkan pendapatan fiskal negara sangatlah penting untuk melandaikan kurva hutang dan mempertahankan kerangka makroekonomi Indonesia yang kuat, " tutupnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Annisa Nurfitri
Editor: Annisa Nurfitri
Tag Terkait:
