BPJS Kesehatan memastikan telah membayar kewajiban utang kepada PT Kimia Farma (Persero) Tbk sebesar Rp191,57 miliar. Pernyataan ini dikeluarkan agar publik yakin BPJS Kesehatan tidak memiliki masalah keuangan.
Hal ini diungkapkan Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Ma'ruf lantaran pada saat rapat bersama dengan Komisi VI DPR pada 15 Juli lalu Menteri BUMN Erick Thohir menyebut Kimia Farma kesulitan cash flow lantaran BPJS Kesehatan masih belum membayarkan utang ke perusahaan BUMN tersebut.
Baca Juga: Anggota DPR PAN Sebut Anggota DPR dari PKB Dapat Bantuan BPJS
Ia menegaskan bahwa per 14 Juli 2020, pihaknya sudah tak ada beban utang jatuh tempo termasuk ke Kimia Farma seperti yang disebutkan Menteri Erick Thohir di DPR.
"Kami sudah bersurat ke Kimia Farma untuk klarifikasi. Tidak benar BPJS masih memiliki utang. Sudah dibayarkan per 14 Juli, sementara rapat DPR itu kan tanggal 15 Juli," ujarnya saat dihubungi di Jakarta.
Ia pun menegaskan, besaran utang BPJS Kesehatan ke Kimia Farma bukan sebesar Rp1 triliun. Menurutnya, angka ini merupakan akumulasi dari utang lainnya seperti klaim atas pengobatan di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
"Besaran utangnya pun bukan Rp1 triliun. Yang khusus utang BPJS saja hanya Rp191,57 miliar. Rinciannya, yang sudah dibayarkan per 14 juli 2020 Rp161,5 miliar ditambah Rp88,1 miliar. Itu untuk obat PRB (program rujuk balik) dan obat kronis," bebernya.
Ia pun meminta Kimia Farma mengklarifikasi hal ini karena menimbulkan kesan negatif untuk BPJS Kesehatan. "Sampai sekarang masih belum ada tanggapan, padahal Direktur Keuangan kami sudah bersurat. Ada pemberitaan seperti ini, tone-nya jadi negatif buat kami," jelas Iqbal.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Cahyo Prayogo