Kredit Foto: Antara/Aditya Pradana Putra
Sekretaris Jendral Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto angkat bicara terkait fenomena politik dinasti yang terjadi di Tanah Air. Dia mengatakan, fenomena tersebut tidak bisa dimungkiri dan publik juga tidak bisa menutup mata karena merupakan hal yang bersifat alamiah.
"Tapi bukan berarti karena dia anak pejabat negara kemudian hak politiknya tercabut karena status tersebut," kata Hasto Kristiyanto dalam konferensi virtual di Jakarta terkait peresmian 20 kantor DPD dan DPC PDIP, Rabu (22/7/2020).
Dia mengatakan, Undang-Undang (UU) Republik Indonesia jelas menyebutkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk dicalonkan dan mencalonkan sebagai pemimpin daerah atau negara. Karena itu, posisi sebagai anak pejabat negara tidak membuat seseorang kehilangan hak berpolitik.
Baca Juga: Masyarakat Ramai-ramai Desak Jokowi: Pak, Segera Reshuffle!
Baca Juga: Gibran Singkirkan Purnomo, Pilkada Rasa Pilpres
Dia mencontohkan calon wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra presiden dan mantan wali kota Solo, Joko Widodo. Secara pribadi, ia menekankan, Gibran tidak bisa memilih untuk lahir dari keluarga manapun.
Hal serupa, sambung dia, juga dialami calon wali kota Tangerang Selatan, Azizah Maruf Amin yang merupakan putri wakil presiden. Dia kemudian menyinggung politik kondisi Amerika Serikat (AS) di mana keluarga Presiden George Walter Bush berkali-kali menjadi kepala negara.
"Tapi pada akhirnya rakyat yang menentukan dan mempunyai kedaulatan di dalam menentukan pemimpinnya," kata Hasto lagi.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
