Ia pun meyakini permintaan Jokowi tersebut memiliki sejumlah pertimbangan. Salah satunya adalah pertimbangan tentang konsistensi para aktivis dalam memperjuangkan kemanusiaan di seluruh provinsi di Indonesia.
“Saat halalbihalal aktivis 98 Juni 2019 itu kan presiden meminta nama. Bisa jadi menteri, dubes, komisaris dan lain-lain. Itu kemudian dia buktikan, pada 17 Oktober 2019, dia meminta saya menjadi bagian dari kabinet,” ucapnya.
Terkait itu, ia pun langsung merespons bahwa dirinya sudah menyerahkan sejumlah nama. Namun, sampai saat ini belum ada yang diangkat.
“Jadi, dia tidak bilang nama-nama yang diajukan tidak kompeten dan lain-lain. Malah bertanya, apa sudah masuk atau belum. Kenapa hal ini saya kemukakan, karena kami menyampaikan apa yang diminta, bukan sebaliknya sebagaimana disebut kami yang meminta,” katanya.
Kemudian, ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah menyerahkan nama atau meminta jabatan kepada Menteri BUMN Erick Thohir.
“Saya tidak memberikan ke dia, saya memberikan ke presiden dan mensesneg. Jadi, ketika kemudian Erick bilang ada yang ditolak, saya juga tidak tahu itu yang mana,” katanya.
Lebih lanjut, ia meminta Erick Thohir untuk memperjelas posisi Jokowi, apakah sebagai presiden atau hanya pengantar surat.
“Intinya, presiden meminta nama kepada kami. Kalau misalnya kemudian menteri BUMN mengatakan menolak nama yang dari kami, secara tidak langsung posisi presiden apa dong? Pengantar surat? Harus dijelaskan. Karena kami mengusulkan nama itu ke presiden, bukan ke menteri BUMN,” tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil