Ia juga mempertanyakan soal pihak yang membisiki Prabowo agar mau membeli pesawat tersebut yang biaya perawatannya notabene bisa mencapai Rp 65 triliun dalam setahun tersebut.
"Apakah ada pihak-pihak tertentu yang kemudian membisiki Kementerian Pertahanan supaya bisa beli? Karena selama ini kita juga melihat banyak praktik pengadaan alutsista yang itu dimediasi oleh pihak ketiga, oleh para broker," ujarnya.
"Dan broker-broker ini memang kantornya juga enggak ada, tapi kemudian punya akses yang cukup kuat di pemerintahan maupun DPR supaya proses ini bisa berjalan cepat dan mudah," tutur Adnan.
"Nah, saya kira fungsi kita adalah mendorong kembali supaya rencana pengadaan itu tidak terjadi," tukasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil