IBSW: Periksa Pemda yang Realisasi APBD di Bawah 25 Persen

Direktur Eksekutif Lembaga Indonesia Bureaucracy and Service Watch (IBSW), Nova Andika, meminta Inspektorat untuk memeriksa Pemda yang realisasi APBD-nya dalam masa pandemi di bawah 25 persen.

"Kami mempertanyakan daerah-daerah yang realisasi APBD nya dibawah 25 persen, memangnya apa yang menjadi faktor utama yang menyebabkan realisasi APBD nya tidak dapat dilakukan secara optimal setidaknya memenuhi rata-rata Nasional yakni 25%? Apalagi ada daerah-daerah yang bahkan di bawah 10 persen artinya rakyat daerahnya tidak menikmati APBD nya, padahal di saat dampak Pandemi Covid-19 ekonomi masyarakat bertumpu pada pengeluaran yang dilakukan pemerintah," ujarnya, dalam keterangan tertulisnya yang diterima, Rabu (12/8/2020).

Baca Juga: Rusia Pecahkan Rekor Soal Vaksin Covid-19

Baca Juga: Ditemukan Virus Corona di Makanan Beku Impor

Lanjutnya, seperti yang disampaikan di Posko Penanganan dan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat di Markas Kodam III/Siliwangi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan bahwa salah satu upaya untuk bisa mendongkrak ekonomi di kuartal III adalah melalui belanja daerah. Untuk itu, Presiden meminta kepada para kepala daerah baik Gubernur maupun Bupati/Walikota agar segera merealisasikan belanja APBD nya. 

"Secara nasional saya masih melihat anggaran-anggaran itu masih berada di bank, APBD masih Rp 170 triliun di bank. Artinya, penggunaannya memerlukan kecepatan, terutama di kuartal III ini. Kunci ada di bulan Juli, Agustus, dan September supaya kita tidak masuk ke dalam kategori resesi ekonomi," kata Jokowi.