Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Geger Tafsir Dosen UNJ, Mungkinkah Prabowo Lengserkan Maruf Amin?

Geger Tafsir Dosen UNJ, Mungkinkah Prabowo Lengserkan Maruf Amin? Kredit Foto: Antara/Wahyu Putro A

Menanggapi isu tersebut, Gerindra tak enak hati. Partai kepala Garuda itu menyebut, isu itu seperti hendak mengadu domba Ma'ruf dengan Prabowo. "Jangan ada narasi yang bisa adu domba Pak Prabowo dengan siapa pun, termasuk dengan Pak Wakil Presiden," ujar Juru Bicara Partai Gerindra Habiburokhman, kemarin.

Sementara partai koalisi panas menanggapi isu tersebut. Wasekjen PPP, Achmad Baidowi menilai isu murahan itu dihembuskan untuk membuat kekacauan. "Lebih baik fokus bekerja untuk Indonesia ke depan dibanding meladeni isu enggak jelas, bikin kekacauan," ujar Baidowi, kemarin.

Golkar menganggap isu itu tak etis. Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzily meminta spekulasi yang mengada-ada itu dihentikan. Soalnya, pemerintah sedang fokus menangani Covid19. "Spekulasi politik seperti itu sesungguhnya tidak etislah dikemukakan," tegasnya, kemarin.

Ketua DPP PKB Daniel Johan menyebut hal itu tidak mungkin. Mengganti Wapres, katanya, tak semudah mengganti karyawan perusahaan. "Memangnya negara ini berjalan tanpa konstitusi, apa!" tegas Daniel.

"Pasti ada kelompok yang sedang bermain untuk membingungkan masyarakat," tudingnya.

Pakar Hukum Tata Negara Prof Jimly Asshiddiqie menjelaskan aturan pergantian wapres sudah jelas ada di UUD 45 Peraturan MPR Nomor 1 Ta hun 2014 tentang Tata Tertib MPR hanya (mengatur) persidangan.

Jimly menyarankan isu itu tak usah ditanggapi. "Analysis politicking begini jangan ditanggapi supaya tidak jadi gorengan politik praktis. Itu kan cuma kiralogi saja. Pasangan Presiden-Wapres kerja 5 tahun. Pak Ma’ruf Amin juga sehat-sehat saja, tidak ada masalah," tegasnya.

Lalu bagaimana kondisi Ma’ruf? Ma’ruf masih bekerja seperti biasa. Dalam akun Twitter resminya, @Kiyai_MarufAmin, dia tampak memimpin Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang digelar secara virtual. Posisinya adalah sebagai Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, Selasa (11/8/2020). Rakyat Merdeka mencoba meminta tanggapan ke Juru Bicara Wapres Masduki Baidowi terkait isu tersebut. Namun, sampai berita diturunkan permintaan wawancara belum direspons.

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: