Merdeka! Pak Jokowi, Begini Saran Pengusaha untuk Ekonomi RI

Warta Ekonomi, Jakarta -

Di Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-75 ini, para pelaku usaha yang tergabung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memberikan sejumlah catatan kepada pemerintah mengenai perkembangan ekonomi Indonesia. Wakil Ketua Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, mengatakan, pada perayaan kemerdekaan kali ini, Indonesia diuji dengan tantangan krisis kesehatan dan ekonomi.

Shinta mengatakan, wabah Covid-19 membuat persaingan usaha, dagang, dan investasi di level nasional dan global makin ketat. Tantangan-tantangan tersebut perlu segera diatasi demi mencapai tujuan Indonesia maju, makmur, dan sejahtera.

Baca Juga: Ini Resep Pengusaha untuk Pulihkan Ekonomi RI Akibat Pandemi

"Tantangan ini perlu direspons dengan baik, bukan hanya secara teoretis, kampanye, propaganda atau bahkan kebijakan semata, tetapi perlu perubahan-perubahan yang konkret di lapangan yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh para pelaku ekonomi nasional untuk maju dan menjadi lebih baik," kata Shinta saat dihubungi SINDOnews di Jakarta, Senin (17/8/2020).

Shinta mengatakan, reformasi perlu dilakukan secara konsisten dan tegas agar Indonesia tidak hanya hadir sebagai bangsa yang besar dengan penduduk dan potensi ekonomi besar, tetapi juga sebagai bangsa yang adaptif, kompetitif, dan berdaya saing. Dengan begitu, tegas dia, segala potensi ekonomi yang dimiliki negara ini bisa dimaterialisasi bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Dia mengatakan, reformasi perlu dilakukan pada iklim usaha dan investasi nasional, birokrasi, keterampilan tenaga kerja, serta reformasi untuk mempercepat adopsi teknologi dan memudahkan inovasi industri di Indonesia. Hal ini harus terus dilakukan secara konsisten dan tegas agar Indonesia secara konsisten muncul sebgai negara yang maju dan berdaya saing tinggi dalam menghadapi apapun tantangan zaman yang muncul.

"Bangsa yang lebih cepat, lebih berani, atau lebih konsisten mereformasi iklim usaha dan investasinya akan menjadi lebih berdaya saing di pasar global," tegasnya.

Dia menambahkan, pemerintah juga perlu melakukan pemerataan pendapatan yang dilakukan secara profesional. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi nasional tidak hanya terjadi secara agregat, tetapi juga terefleksikan pada pendapatan riil masyarakat di semua kalangan.

"Peran pemerintah sebagai penyelenggara dan pengelola jaminan sosial juga penting untuk dilakukan secara profesional dan transparan agar dalam masa krisis masyarakat Indonesia juga memiliki resilience yang tinggi karena social safety net nasional betul-betul berfungsi sebagai bantalan dan fall back position yang cukup untuk menyokong kebutuhan masyarakat untuk bangkit kembali ketika dihantam krisis," pungkasnya.