Pemerintah Harus Format Ulang Kebijakan Pemulihkan Ekonomi

Pemerintah dinilai harus memiliki langkah politik terobosan dalam upaya menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun (2020-2045) Indonesia Emas di tengah ancaman resesi global. Ini untuk memulihkan ekonomi dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.

"Pemerintah harus melihat urgensinya, harus ada langkah politik terobosan. Ini kesempatan pemerintah memformat ulang kebijakan ekonomi jangka panjangnya. Saat ini semua negara sedang mengalami krisis ekonomi. IMF menamai krisis saat ini sebagai great lockdown, belum pernah dilihat di dunia sebelumnya," ujar ekonom senior CORE Indonesia, Hendri Saparini dalam diskusi virtual di Jakarta, Jumat (21/8/2020).

Resesi dan krisis ekonomi kini menjadi perhatian seluruh negara. Bahkan beberapa negara sudah resesi akibat terdampak pandemi Covid-19. Paling tidak ada enam negara yang sudah jatuh ke dalam resesi, yakni Amerika Serikat (AS), Jerman, Inggris, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura.

Baca Juga: Bendung Kejatuhan Resesi, Mendag Siapkan Jurus Dongkrak Konsumsi

Baca Juga: Masuk Resesi atau Tidak, Jokowi: Kuncinya di Kuartal III-2020

Adapun pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat pada kuartal I-2020 masih berada di posisi 2,97%, tetapi di kuartal II-2020 minus 5,32%.

AS misalnya, pertumbuhan ekonominya minus 32,9% periode April-Juni 2020, mengalami kontraksi jauh lebih tajam dari kuartal I-2020 yang tercatat minus 5%. Pertumbuhan ekonomi negatif karena semua mesin ekonomi tak bergerak. Pandemi Corona membuat banyak sektor terhenti karena sejumlah negara menerapkan lockdown.

Menurut Hendri, saatnya pemerintah menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun karena yang dimiliki sekarang RPJP 2005-2025, di dalamnya termasuk rencana pembangunan dalam memanfaatkan era bonus demografi (2020-2030).