Menkeu Lantik 11 Pimpinan Tinggi Pratama

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melantik 11 pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Menkeu melantik Ludiro sebagai Direktur Sistem Manajemen Investasi, Alfiker Siringoringo sebagai Kepala Kantor Wilayah (Kepala Kanwil) Provinsi DKI Jakarta, Heru Pudyo Nugroho sebagai Kepala Kanwil Provinsi Sumatera Barat, Fahma Sari Fatma sebagai Kepala Kanwil Provinsi Bangka Belitung, Djoko Hendratto sebagai Kepala Kanwil Provinsi Jawa Barat, dan Sahat M.T.Panggabean sebagai Kepala Kanwil Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Menkeu juga melantik Adi Budiarso sebagai Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) serta Tri Wibowo dan Sigit Setiawan sebagai Peneliti Ahli Utama. Terakhir, Menkeu melantik Suroso sebagai Direktur Keuangan dan Umum dan Gandy Setiawan sebagai Direktur Pemantauan Program dan Kinerja, Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Baca Juga: Kemenkeu Tegaskan Pemenang Lelang Negara Dilindungi UU

Pelantikan kali ini merupakan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan DJPB, BKF, dan KNEKS. Prosesi pelantikan dilakukan melalui sambungan video conference tanpa mengurangi prinsip tata kelola yang baik.

Dalam sambutannya, Menkeu menyampaikan pesan kepada Direktur Sistem Manajemen Investasi dan para Kepala Kantor Wilayah DJPB bahwa dalam menyusun kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu memahami kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun yang sifatnya terkait pembiayaan korporasi.

"Usaha kecil menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami kondisi sangat sulit dan unik. Karena itu, untuk menjalankan tugasnya secara cepat, tepat, dan efektif, saya meminta untuk langkah pembiayaan agar bisa komunikasi secara efektif dan bekerja sama dengan sektor perbankan dan Kementerian UMKM," ujar Menkeu di Jakarta, Senin (24/8/2020).

Menkeu juga menambahkan bahwa insan di Kementerian Keuangan agar melakukan monitoring dan meyakinkan bahwa rencana-rencana penggunaan anggaran yang sudah dilakukan oleh seluruh pengguna anggaran dan Kementerian/ Lembaga maupun daerah betul-betul bisa dilaksanakan tepat waktu, akuntabel, dan akurat.

Dalam pelantikan tersebut, Menkeu juga berharap kepada pimpinan tinggi pratama di lingkungan BKF untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melakukan penelitian secara simultan tentang PEN, juga kebijakan ekonomi dan fiskal dari berbagai sisi serta proses.

"Anda diminta untuk memberikan pemikiran terbaik perumusan kebijakan-kebijakan fiskal dan sektor keuangan dalam suasana dinamis yang begitu menantang. Saya meminta kepada seluruh jajaran di PKSK untuk bekerja ekstra keras dalam mengantisipasi dari persoalan ini dan merumuskan kebijakan fiskal yang tepat yang harus dituangkan baik di dalam APBN maupun dalam policy-policy lain, di mana Kementerian Keuangan memiliki peran yang penting di hari-hari ini," harap Menkeu.

Menkeu juga menambahkan pesan kepada Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Pemantauan Program dan Kinerja, KNEKS, yang baru dilantik untuk terus memanfaatkan peluang keuangan syariah di Indonesia secara optimal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

"Melalui KNEKS, kita berharap agar keuangan syariah dapat menjadi salah satu solusi dalam pembiayaan pembangunan, pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, dan pengurangan ketimpangan sosial sehingga kita tidak hanya bertumpu pada APBN untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur," ucap Menkeu.