Alamak! PDIP Cium Gelagat Gerakan KAMI, Jokowi dalam Bahaya!

Politisi PDIP Kapitra Ampera menulis sebuah artikel terkait pandangan dirinya terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Dalam tulisannya, ia terang-terangan menyoal gerakan yang diinisiasi Din Syamsuddin bersama Jenderal (Purn) TNI Gatot Nurmantyo Cs.

Baca Juga: Sindir KAMI, Megawati Ngetawain Din Cs Dong

“KAMI, yang terus mendeklarasikan diri menjadi gerakan moral menyampaikan tuntutan yang lebih bernuansa politis daripada moral. Substansi yang diangkat sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan gerakan masyarakat sipil yang ada di Indonesia dan konsisten dalam jalur non-politik,” tulisnya dalam keterangan, Kamis (27/8/2020).

Baca Juga: KAMI Sudah ke Amerika, KITA Nyampe Mana?

Lanjutnya, ia mencium gelagat dari gerakan KAMI yang berpotensi membahayakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan berpotensi menggoyahkan perpolitikan nasional.

Berikut tulisan lengkap Kapitra:

Menalar Wujud KAMI: Menerka Ulang Gerakan Politik Di Balik Narasi Moral

Dr. M. Kapitra Ampera, S.H., M.H.

Sejak deklarasi dari Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), melakukan deklarasi atas keberadaannya sebagai gerakan moral non-parlemen, telah terdapat berbagai kontroversi dan kecurigaan mengenai hadirnya koalisi tersebut..

KAMI, yang terus mendeklarasikan diri menjadi gerakan moral menyampaikan tuntutan yang lebih bernuansa politis daripada moral.Substansi yang diangkat sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan gerakan masyarakat sipil yang ada di Indonesia dan konsisten dalam jalur non-politik. Gerakan ini telah menunjukkan upaya-upaya yang bertentangan dengan cara-cara yang moralistik dalam menaikkan simpati masyarakat terhadap gerakannya.

Bentuk nyata adalah bagaimana Duta Besar Palestina telah dijebak untuk datang ke acara tersebut, yang mana dalam klasifikasinya, duta besar tersebut tidak mengetahui bahwa gerakan ini merupakan gerakan oposisi non-parlementer.

Tindakan menjebak seperti ini memiliki implikasi yang sangat berisiko untuk duta besar tersebut karena dalam komunitas internasional, partisipasi dalam kegiatan politik internal negara adalah sesuatu yang dilarang.