Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Alamak! PDIP Cium Gelagat Gerakan KAMI, Jokowi dalam Bahaya!

Alamak! PDIP Cium Gelagat Gerakan KAMI, Jokowi dalam Bahaya! Kredit Foto: Antara/Arif Firmansyah

Kita memahami bagaimana perjuangan rakyat Palestina telah dikomodifikasi dan dipolitisasi oleh gerakan politik di Indonesia untuk menarik simpati politik demi kepentingan golongan tertentu.

Sehingga, menunjukkan ke publik bahwa duta besar Palestina hadir dengan harapan agar seolah-olah duta besar tersebut mendukung, adalah penghinaan terhadap perjuangan rakyat Palestina.

Lebih lanjut, undangan terhadap Meutia Hatta, putri dari deklarator kemerdekaan Indonesia Mohammad Hatta, juga mengandung kerancuan yang mengakibatkan beliau tidak mengetahui tentang apa sebenarnya gerakan ini dan berimplikasi adanya tuduhan bahwa beliau juga berpartisipasi dalam gerakan ini.

Dalam partisipasi gerakan, konsensualitas atau kesepakatan bergabung tanpa paksaan ataupun tipu muslihat merupakan hal yang paling penting, sehingga KAMI telah secara jelas menyalahi prinsip tersebut.

Kerancuan semakin dipertegas dengan munculnya deklarasi KAMI di Surakarta yang menghasilkan pertanyaan-pertanyaan baru mengenai wujud dari “kumpulan” ini.

Dalam sebuah statement, KAMI menegaskan bahwa mereka tidak berniat membuat partai politik, bahkan tidak berniat membuat ormas. Namun, ekspansi gerakan yang dilakukan KAMI menunjukkan adanya pola desentralisasi gerakan yang mengkontradiksi tujuan awal yaitu mengkritik pemerintahan pusat.

Hal ini pun berpotensi menghasilkan gerakan yang berskala nasional, yang mana akan menjadi sangat berbahaya mengingat tuntutan yang dibawa KAMI memiliki tendensi serius untuk menurunkan Presiden Jokowi.

Mempertanyakan KAMI bukanlah mempertanyakan keabsahan dari gerakan masyarakat sipil, karena dasar dari demokrasi adalah pemberian mandat dan partisipasi dari rakyat.

Namun, gerakan politik yang berkedok gerakan moral masyarakat sipil ini dapat berpotensi menggoyahkan stabilitas politik dan memberi narasi buruk bagi keterlibatan sipil (civic engagement) yang malah didominasi oleh aktor politik, bukan masyarakat sipil yang mewakili berbagai sektor.  

Halaman:

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Vicky Fadil

Bagikan Artikel: