Miris! Sudah 5 Tahun Lunas, Penghuni Rusun Ini Belum Terima SHM

Benny juga menyayangkan kecerobohan BRI Agro dalam memberikan pinjaman kepada PT Kagum Karya Husada karena telah mengagunkan seluruh sertifikat apartemen Jardin, padahal sudah menjadi milik warga. 

Atas kejadian ini, pihaknya menuntut PT Kagum Karya Husada agar segera memberikan sertifikat milik warga sebagai bukti kepemilikan yang sah.

"Jadi kalau Kagum enggak bisa bayar, silakan ambil yang 172 unit, jangan sita yang milik kami juga," ujarnya.

Salah seorang penghuni, Krisdanu Purwana mengatakan, di apartemen ini terdapat 2.400 unit. Dari jumlah tersebut, hanya menyisakan 172 yang belum terjual. 

Selain belum memberikan shm srs, dia juga menyayangkan sikap pengembang yang tidak segera mengalihkan pengelolaan apartemen tersebut kepada warga. Padahal, lanjut dia, berdasarkan aturan setelah unit terjual dan ditempati, pengelolaan diserahkan kepada warga.

"Ada undang-undangnya. Kami warga bisa jadi pengelola rumah susun ini, penghuni bisa mengelola sendiri. Tapi ini belum juga diserahkan kepada kami," katanya. 

Krisdanu juga meminta pemerintah khususnya Kota Bandung agar aktif dalam membantu mengatasi persoalan ini. "Kami kan warga sini. Kami mohon pemerintah turun tangan membantu. Apalagi kan ini jumlahnya banyak," kata dia. 

Sementara itu, Manajer operasional PT Kagum Karya Husada Ferry Lie memastikan pihaknya terus berupaya untuk menyerahkan shm srs milik pembeli. Namun, dia mengakui proses ini terkendala oleh belum keluarnya sertifikat layak fungsi (slf) rumah susun tersebut dari Pemerintah Kota Bandung. 

"Slf ini syarat untuk keluarnya shm. Setelah slf ada, baru sertifikat bisa di-splitsing, lau terbit shm srs, lalu balik nama," ujarnya.

Untuk memeroleh slf itu, unit di rumah susun tersebut salah satunya harus dilengkapi peralatan untuk pencegahan kebakaran. Selama ini pihaknya terus berupaya melakukan hal tersebut.

"Memang ada sekitar 30% yang belum fire alarm-nya. Kendalanya karena pemiliknya sulit dihubungi. Ini kan sudah serah terima, kunci di pemilik, jadi kami tidak mungkin kan membuka paksa unit untuk memasan fire alarm," katanya seraya memastikan pihaknya pun terus berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Bandung terkait hal ini.