Orang PDIP dan Gerindra Kompak 'Gebuki' Anies, Minta Anies Mundur

Politikus PDIP Perjuangan Ruhut Sitompul dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono, kompak mengebuk Gubernur DKI Jakarra Anies Baswedan terkait kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total.

Karena itu, Ruhut pun mendesak Anies mundur dari jabatannya sebagai Gubernur, Ruhut bahkan mendorong pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian supaya turun tangan membenahi Jakarta. Baca Juga: Fakta atau Hoaks: Anies Terima Piagam DKI Tertinggi Covid-19

“Harus (turun tangan). Kalau perlu bikin Plt Gubernur. Anies sudah tidak mampu,” ucapnya, seperti dikutip, jpnn.com, Kamis (10/9).

Menurut Ruhut, kebijakan Anies memberlakukan kembali PSBB secara ketat dipicu kebijakan Anies Baswedan menerapkan kembali ganjil genap saat PSBB transisi. Baca Juga: Anies Baswedan Tarik Rem Darurat, Harga Emas Antam Lompat Drastis

Kebijakan penerapan ganjil genap diduga memicu lonjakan penumpang di sarana transportasi umum.

“Iya (karena ganjil genap). Kan jelas dia tidak konsekuen. PSBB masa peralihan tetap semua diberlakukan seperti PSBB yang awal, termasuk tidak ada ganjil genap. Eh tahunya ganjil genap dia kurangi (jalankan lagi, red). Itulah fatal,” tegas Ruhut.

Belum lagi kebijakan fatal lainnya seperti pembukaan kawasan Car Free Day walaupun belakangan disiasati dengan program lain.

“Car Free Day itu fatal walaupun malu-malu kucing sekarang dia tutupi. Dia ganti dengan bicycle free day. Itu konsumerisme. Orang jadi beli sepeda, rakyat susah kok. Ini Anies memang enggak ada mampunyai jadi gubernur DKI,” ujarnya.

Sementara itu, Arief Poyuono mengatakan pengumuman Gubernur DKI Jakarra Anies Baswedan soal PSBB telah melanggar peraturan kedaruratan.

Karena itu, ia menegaskan Anies sudah layak dinonaktifkan dari jabatan gubernur DKI Jakarta. “Anies sudah layak dinonaktifkan. Karena penetapan PSBB wilayah tidak bisa tanpa sepengetahuan pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi,” kata Arief, Kamis (10/9).