Saat Krisis, Sri Mulyani Baru Perhatian ke Ekonomi Desa

Selanjutnya, meneruskan beberapa program pengembangan potensi desa, produk unggulan desa, kawasan perdesaan, dan peningkatan peran badan usaha milik desa (BUMDes).

"Kriteria kinerja yang sifatnya dinamis dan strategis agar daerah lebih bekerja lebih kompetitif secara positif dan mempertajam indikator agar selaras dengan prioritas nasional," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdulah menilai apa yang tercantum dalam RAPBN 2021 sudah cukup baik. Namun, tantangannya adalah kita tidak tahu persis bagaimana kondisi pada 2021.

"Ketidakpastiannya sangat tinggi. Kita patut bersyukur dalam menghadapi ketidakpastian yang begitu besar tersebut pemerintah sudah memiliki payung hukum berupa Perppu 2020 sehingga pemerintah bisa secara fleksibel, bisa mengubah APBN tanpa harus melalui persetujuan DPR. Saya kira poin ini yang sangat penting," ujar Piter saat dihubungi di Jakarta kemarin.

Apabila pada 2021 pandemi Covid-19 benar-benar berakhir, pemerintah dapat dengan mudah merealisasikan anggarannya. "Saya sependapat bahwa transfer dana ke daerah lebih ditujukan untuk membantu masyarakat terdampak agar bisa bangkit kembali pascapandemi," ungkap Piter. "Saya kira itu bagus aja. Yang penting realisasinya nanti cepat dan tepat."

Sebelumnya pengamat ekonomi Nailul Huda mengingatkan, sejatinya program bantuan dari pemerintah seperti BLT hanya bisa efektif apabila masalah pandemi selesai. Jika belum selesai, seberapa besar pun bantuan akan percuma. Masyarakat akan cenderung menahan diri untuk berbelanja sehingga permintaan akan melemah. Ujungnya, roda perekonomian nasional tidak jalan.

"Dengan kondisi penanganan Covid-19 seperti saat ini, saya ragu apakah BLT akan efektif walaupun diperpanjang hingga akhir tahun depan sekalipun. Kecuali pemerintah benar-benar melakukan tugasnya dalam penanganan masalah kesehatan, khususnya mengikis pandemi," ujar Nailul di Jakarta, Senin (7/9/2020).