Ini Daftar Menteri-Menteri Jokowi yang 'Bete' Sama Anies Baswedan

Tidak sedikit jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang memprotes kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, untuk kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total mulai 14 September 2020.

Bahkan, kritikan tersebut dimulai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rapat koordinasi nasional Kadin Indonesia bidang perindustrian, perdagangan, dan hubungan internasional. Baca Juga: Ganjar Mau Ikut-ikutan Anies Terapkan PSBB Total?

Kemudian, kritik juga dilontarkan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, dan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. 

Awalnya, Menteri Airlangga dengan tegas menyatakan dampak kebijakan Anies sudah terlihat di pasar saham tanah air hari ini.

"Beberapa hal yang kita lihat sudah menampakkan hasil positif, berdasarkan indeks sampai dengan kemarin, karena hari ini indeks (IHSG) masih ada ketidakpastian karena announcement Gubernur DKI (Anies Baswedan) tadi malam, sehingga indeks tadi pagi sudah di bawah 5.000," katanya, Kamis (10/9/2020).  Baca Juga: PSBB Total ala Anies Dipuji Indef

Sebelumnya, diketahui,IHSG pada perdagangan sesi pertama hari ini terkapar di zona merah setelah ambles 4,88% ke level 4.898,11, bahkan sebelumnya sempat dihentikan oleh bursa.

Sementara itu, ia mengingatkan dalam mengambil kebijakan, jangan sampai mengganggu kepercayaan masyarakat.

"Kita harus melihat gas dan rem ini. Kalau digas atau rem mendadak itu tentu harus kita jaga confident public. Karena ekonomi tidak hanya fundamental, tapi juga sentimen, terutama untuk sektor capital market," ujarnya.

Lanjut menteri kedua yang protes dengan Anies, yaitu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang. Ia ikut merespons kebijakan Anies dan mengatakan kebijakan tersebut mempengaruhi industri manufaktur di Indonesia.

Ia juga mengaku tidak bisa membayangkan apabila kebijakan itu diikuti oleh provinsi-provinsi lain. "Kita lihat industri yang sudah bergeliat ini khawatir dapat tekanan," kata Agus.

Menteri ketiga, yakni Menteri Perdagangan Agus Suparmanto. Ia juga menyoroti distribusi barang yang berpotensi terganggu dalam PSBB.

Karena itu, ia meminta agar jalur distribusi di setiap wilayah yang memberlakukan PSBB tetap berjalan.

"Karena PDB kita 50% konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB kita," ujarnya.

Kemudian menteri keempat, yakni Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar. Ia memberikan saran kepada Kadin apakah bisa mengusulkan kepada pemprov yang memberlakukan PSBB agar memberikan pengecualian kepada industri manufaktur atau sektor usaha.

"Misalnya mereka yang mampu transportasi pekerja sendiri atau mengatur pekerja nggak boleh menggunakan transportasi umum. Saya khwatir kalau dipukul rata seperti ini dan lagi-lagi saya rasa nggak realistis pandemi selesai jangka pendek, maka nggak ada yang tahan," katanya.