Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Gak Disangka-sangka, Anak Buah Sri Mulyani Pasang Badan buat Anies

Gak Disangka-sangka, Anak Buah Sri Mulyani Pasang Badan buat Anies Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa peserta saat membuka kegiatan olahraga sepeda santai Gowes Bareng Bang Anies dan Bang Anwar di Kanal Banjir Timur (KBT), Malaka Sari, Jakarta Timur, Minggu (15/12/2019). Kegiatan itu untuk mengajak masyarakat agar lebih giat gemar berolahraga terutama sepeda untuk mengurangi polusi. | Kredit Foto: Antara/Suwandy
Warta Ekonomi, Jakarta -

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo mengapresiasi keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang kembali berlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lagi di Jakarta secara ketat.

Sebab, rem darurat yang digalakkan Anies untuk menekan laku penularan virus corona alias Covid-19 yang kian mengkhawatirkan, baik angka secara nasional maupun khusus di wilayah DKI Jakarta saja.

"Kita butuh injak rem lebih keras agar Covid-19 bisa dikendalikan. Semoga diikuti daerah lain yang rawan," kata Prastowo dikutip dari Twitter pada Jumat (11/9/2020).

Baca Juga: Gak Masuk Geng Menteri 'Musuh', Erick Mah di Pihak Anies

Baca Juga: Anies Ngerem Dadakan, Komandan Ekonomi Jokowi Kelabakan

Ternyata, dukungan anak buah Menteri Keuangan Sri Mulyani itu mendapat tanggapan dari ekonom Faisal Basri. Menurut dia, saatnya kejujuran yang memimpin bangsa ini.

"Salam hormat dan sehat selalu, Mas @prastow. Saatnya kejujuran yang memimpin Bangsa ini --Franky Sahilatua," ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan ketika ada kepala daerah tarik rem darurat, itu tandanya dia sadar telah gagal. Tentu, hal positif kalau ini adalah bentuk kesadaran buat progres lebih baik.

Di samping itu, Yunarto mendukung kebijakan Anies yang memberlakukan berkegiatan di rumah lagi seperti kerja dari rumah atau work from home (WFH), belajar dari rumah dan ibadah di rumah. Meskipun, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membolehkan kerja dari kantor.

"Mana yang harus diikuti oleh kita dalam beda pendapat antara Menteri Perekonomian dan Gub DKI terkait WFH? Sebagai warga negara, ya ikuti yang punya otoritas dalam pemberlakuan PSBB. Aturan yang saya tangkep kewenangan ada di Pemprov," ujar Yunarto.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: