Sejumlah wartawan melakukan aksi protes (demo) dengan meletakkan perangkat kamera dan ID card (kartu pers) di depan pintu gerbang kantor Pemkab Tulungagung, Jawa Timur, Sabtu (9/6). Aksi protes itu dipicu kebijakan Sekda Insra Fauzy yang melarang wartawan masuk komplek perkantoran pemkab saat digelarnya operasi penggeledahan kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) oleh KPK. | Kredit Foto: Antara/Destyan Sujarwoko
Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM menyebut, doxing terhadap korban termasuk kejahatan digital yang melanggar hak asasi manusia. Faktanya, serangan yang dilakukan pelaku tak hanya berdampak pada korban, tapi juga keluarganya, khususnya istri dan anak yang masih balita.
Pelaporan ke polisi dilakukan dengan menyertakan sejumlah bukti. "Kami sudah melaporkan pelaku penyebaran informasi data pribadi jurnalis Liputan6.com dan perubahan dokumen elektronik milik Liputan6.com," kata Direktur Eksekutif LBH Pers, Ade Wahyudin di Polda Metro Jaya, Senin (21/9/2020).
"Laporan ini adalah bentuk salah satu perlawanan kami pada tindakan-tindakan yang mengintimidasi media atau jurnalis," tambah dia.
Ade menambahkan, LBH Pers berharap jurnalis lain yang mendapat serangan serupa, baik doxing maupun perubahan dokumen elektronik untuk melaporkan tindakan tersebut ke pihak aparat penegak hukum.
"Agar pelaku mendapatkan efek jera. Kerja jurnalis adalah untuk kepentingan publik yang dilindungi UU Pers," kata dia.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
