Industri Media Tergusur Medsos, Legislator Minta Pemerintah...

Adapun, Ketua Fraksi NasDem DPR RI, Ahmad M Ali menjelaskan, program-program pemerintah untuk menangkal hoax dan literasi media berada diambang kegagalan jika tidak ada upaya afirmatif terhadap industri media.

“Bisa dibayangkan kalau teman-teman jurnalis tidak bisa lagi dipekerjakan oleh industri media. Hoax, disinformasi, dan lainnya akan merajalela. Kerja jurnalis itu harus di dukung pemerintah, lembaga-lembaga pemerintah, kementerian dan lainnya harus punya kebijakan afirmatif belanja media,” tegasnya.

Kebijakan afirmatif bagi keberlangsungan industri media mutlak diperlukan disaat ini. Ia menuturkan saat gempuran informasi yang bertubi-tubi hanya kerja jurnalistik yang bisa menjadi harapan dari masyarakat informasi yang sehat. 

“Industri pers itu dalam pengeluarannya sama dengan industri lain. Dia butuh belanja mulai dari energi yang dipakai, kertas, biaya kantor dan Gudang, sampai biaya riset dan inovasi. Sialnya, industri media tidak bisa bekerja serta merta hanya untuk mencari untung seperti industri komersil lainnya. Dari situlah panggilan tanggung jawab pemerintah karena pers merupakan bagian dari pilar demokrasi,” jelasnya.

Ali menambahkan, pemerintah sudah tepat menciptakan situasi dimana demand terhadap industri media tetap bertahan dan membesar dengan kampanye anti hoax dan penyesatan informasi. 

"Perlu juga dorongan dari sisi suplai, belanja media dari institusi pemerintah juga harus di dorong. Toh juga banyak kebijakan dan rencana strategis pemerintah yang perlu disosialisasikan. Ingat! robohnya industri media akan menjadi bahaya bagi Indonesia," pungkasnya.