Gak Tinggal Diam, Ini Peran OJK Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

Kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan telah dikeluarkan OJK sejak Maret 2020 untuk menjaga stabilitas sektor jasa keuangan dan memberikan ruang gerak bagi sektor usaha dan masyarakat untuk tetap bertahan di masa pandemi sehingga bisa mempercepat pemulihan ekonomi.

Hingga 7 September 2020 restrukturisasi kredit perbankan telah mencapai Rp884,46 triliun yang diterima oleh 7,38 juta debitur. Nilai tersebut dirasakan oleh sektor UMKM sebesar Rp360,59 triliun untuk 5,82 juta debitur dan sektor non UMKM sebesar Rp523,87 triliun untuk 1,44 juta debitur.

Sementara untuk restrukturisasi pembiayaan, sampai 29 September 2020 telah mencapai Rp170,17 triliun untuk 4,63 juta kontrak restrukturisasi.

Selain kebijakan restruktursasi kredit dan pembiayaan, berbagai kebijakan telah dikeluarkan OJK untuk menjaga sektor jasa keuangan tetap stabil sehingga bisa mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional yang mengalami pelemahan akibat pandemi covid-19.

"Kebijakan-kebijakan difokuskan pada tujuan meredam volatilitas pasar keuangan, memberi ruang gerak sektor riil, menjaga stabilitas dan optimalisasi peran sektor jasa keuangan serta memberikan kemudahan bagi sektor jasa keuangan," terang OJK di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Baca Juga: OJK: Industri Perbankan Masih Solid di Masa Pandemi

Upaya meredam volatilitas pasar keuangan, kata OJK, dijalankan dengan berbagai kebijakan seperti pelarangan transaksi short selling, mengeluarkan kebijakan buyback saham tanpa melalui RUPS, Perubahan Batasan Auto Rejection (Asymmetric), peniadaan saham yang dapat diperdagangkan pada sesi pra pembukaan (pre-opening) di Bursa Efek, trading halt untuk penurunan 5% dan pemendekan jam perdagangan Efek.

Kemudian untuk memberi ruang gerak sektor riil telah dilakukan beberapa kebijakan seperti Program Restrukturisasi Perbankan, Perusahaan Pembiayaan dan LKM, Relaksasi Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan atau bunga untuk kredit/pembiayaan sampai dengan Rp 10 miliar.

Lalu rrelaksasi kewajiban pelaporan bagi Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah, imbauan tidak menggunakan debt collector dan pengembangan Ekosistem Digital UMKM.