Optimalisasi Pelatihan dan Penyuluhan bagi Petani Sawit

Perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran dan keberadaan perkebunan rakyat dan petani selaku aktor utama. Kendati demikian, tak dapat dimungkiri bahwa rendahnya produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat menjadi salah satu masalah yang dihadapi petani sawit di Indonesia.

Terbatasnya kegiatan penyuluhan dan pelatihan yang diterima petani sawit mengakibatkan pengetahuan petani dalam penerapan praktik budi daya yang baik (good agricultural practices/GAP) juga terbatas.

Baca Juga: Ma’ruf Amin: Program Santripreneur UKMK Sawit sebagai Gus Iwan

Hasil Sensus Pertanian tahun 2013 menunjukkan, hanya 8 persen petani kelapa sawit yang mendapatkan kegiatan penyuluhan, 72 persen petani tidak tergabung ke dalam kelompok tani, 85 persen tidak menjadi anggota koperasi, 86 persen petani tidak bermitra, 77 persen petani tidak menerima bantuan apapun.

Dewan Pembina Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Gamal Nasir, mengatakan, "Saya berharap tahun 2020 datanya bisa jauh lebih baik lagi. Nanti kalau ada sensus pertanian lagi ada perubahan yang signifikan. Saya minta Ditjenbun, dinas yang membawahi perkebunan tingkat provinsi dan kabupaten untuk benar-benar membina dan mendampingi petani supaya produktivitasnya makin meningkat."

Ketua POPSI, Pahala Sibuea, menyatakan bahwa organisasi yang beranggotakan Asosiasi Petani Kelapa Sawit PIR (ASPEKPIR), Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Jaringan Petani Sawit Berkelanjutan Indonesia (JaPSBI) bertujuan untuk memperbaiki tata kelola perkebunan sawit rakyat. Dalam mencapai tujuan tersebut, POPSI melaksanakan program untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi petani sawit dengan kearifan lokal; meningkatkan kesejahteraan petani sawit dengan konsep sawit berkelanjutan; sosialisasi regulasi ke petani dan menselaraskan isu-isu kebijakan atau regulasi yang mempunyai dampak pada perkebunan kelapa sawit rakyat; memastikan kehadiran pemerintah dan perusahaan dalam memperbaiki tata kelola perkebunan sawit rakyat.

Ketua SPKS Kotawaringin Barat, Jaka Suherman, menyatakan, "Masalah petani di mana-mana hampir sama. Sekarang bagaimana solusi pemerintah untuk memuliakan petani. Saat ini sudah ada BPDPKS yang dananya bisa dioptimalkan untuk petani. Selain program yang sudah ada sekarang. Harus dibuat kebijakan bagaimana petani bisa hidup lebih baik dan berkelanjutan."