Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Anggota DPR dari daerah pemilihan DI Yogyakarta itu memandang kegaduhan ini membuat situasi ekonomi yang buruk semakin sulit diatasi. Apalagi pemerintah terlihat gagap dalam menangani pandemi COVID-19. "Sejak awal pemerintah sudah terlihat tidak punya konsep. Lemah dalam melakukan 3T (testing, tracing, dan treatment). Menurut Worldometers jumlah tes yang dilakukan di Indonesia baru 15 per 1.000 penduduk, kalah dari Filipina 39 per 1000 penduduk dan India 60 tes per 1.000 penduduk," katanya.
Sekarang, pemerintah mengandalkan vaksin impor yang disebut-sebut akan tersedia pada akhir November atau Desember 2020. Jika pandemi tidak cepat di atasi, ekonomi akan lebih sulit dipulihkan.
Dia meminta pemerintah tidak menggunakan pandemi Covid-19 sebagai alibi atas kegagalan memenuhi target pembangunan, terutama di sektor ekonomi dalam setahun terakhir.
"Sebelum pandemi datang, kinerja ekonomi sudah kedodoran. Target pertumbuhan ekonomi 5,3% di 2019 tidak tercapai, tercatat hanya 5,02%. Selama 6 tahun pemerintahan Jokowi, telah menambah utang Rp2.833,14 triliun, sehingga menurut BI total per Agustus 2020 utang Indonesia mencapai Rp6.093 triliun," katanya.
Dia meminta pemerintah segera menyadari kelemahan dan kekeliruan yang terjadi. Pilihannya hanya satu, harus segera berbenah dan menyelesaikan persoalan prioritas, yakni pandemi Covid-19 dan memperkuat ekonomi rakyat. "Siapkan lompatan dengan inovasi berbasis teknologi. Orientasi pemerintah harus jadikan Indonesia negeri produsen, bukan mengandalkan utang, investasi asing, dan impor seperti yang terjadi selama ini," katanya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
