Orang DPR Ngaku Naskah UU 'Sapu Jagat' Berubah di Istana, Nah Lho...

"Saya pastikan setelah berkonsultasi semua ke kawan-kawan itu benar seharusnya tidak ada. Karena seharusnya dihapus, karena kembali ke undang-undang eksisting jadi tidak ada di Undang-Undang Ciptaker," kata Maman.

Adapun Bab VI A, anggota Komisi III DPR ini menerangkan, setelah dicek kembali oleh pihak Baleg DPR ke Badan Keahlian Dewan (BKD) DPR, bab yang benar adalah Bab VII A yang berada di antara Bab VII dan Bab VIII, bukan Bab VI A. "Ternyata setelah kami cek yg benar Bab VII A. Harusnya di antara Bab VII dan Bab VII. Prinsipnya itu yang anu, setelah saya kroscek bersama BKD, ternyata itu yang benar," paparnya.  

Dengan demikian, Maman memastikan bahwa soal penghapusan Pasal 46 ayat 1-4 dan Bab VI A di antara Bab VII dan VIII hanya kesalahan pengetikan, penempatan dan koreksi, tapi tidak mengubah substansi UU Ciptaker. "Jadi itu kan soal penempatan saja dan koreksi, tidak mengubah isi sama sekali," katanya.

Saat disebut naskah dari DPR belum rapi, Maman enggan dibilang bahwa naskah UU Ciptaker dari DPR belum rapi. "Ya jangan dibilang belum rapi. Gitu klarifikasinya," kata Maman.