Zulkifli Hasan: Ruang Angkasa Perlu Diatur dalam Konstitusi

Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah dalam kesempatan yang sama menyebut buku yang dibedah sangat menarik. "Menarik terkait dengan ruang angkasa dan konstitusi," tuturnya.

Apa yang ada di buku itu dikatakannya untuk menambah ilmu bagi bangsa dan negara. "Inilah tujuan kita melakukan acara ini," tuturnya. "Apa yang ada dari buku ini mudah-mudahan bisa bermanfaat," tambahnya.

Kepada peserta yang mayoritas adalah mahasiswa, Siti Fauziah mengatakan Perpustakaan MPR tetap menggelar acara itu meski di masa pandemi Covid-19. "Namun kita tetap menerapkan protokol kesehatan," tegasnya.

Baca Juga: Fokus Capai Target 2,5 Juta Petani Milenial, Program YESS Gandeng P4S dan BPP

Lebih lanjut disampaikan kepada mereka bahwa Perpustakaan MPR terbuka untuk umum. "Siapa saja boleh menggunakan fasilitas yang ada," ujar perempuan asal Bandung, Jawa Barat, itu. Diungkapkan di Perpustakaan MPR ada 17.000 buku. Buku-buku yang ada sangat mendukung mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Hukum. "Bila sedang menyusun skripsi, tesis, dan disertasi, bisa berkunjung ke sini untuk mencari referensi," paparnya.

Penulis buku, Athari Farhani mengatakan dalam konstitusi, bangsa ini hanya mengatur bumi, air, dan yang terkandung di dalamnya. Padahal Indonesia, menurut alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), itu menganut tiga dimensi, yakni darat, laut, dan udara. Akibat udara dan angkasa tidak dimasukan ke dalam konstitusi membuat dimensi itu bukan masuk dalam wilayah penguasaan negara.

Dipaparkan, aturan ruang angkasa yang ada di konvensi internasional yang telah diratifikasi maupun regulasi yang mengatur pemanfaatan ruang angkasa belum diatur secara tegas. Padahal ruang angkasa saat ini berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak, yakni pemanfaatan geo stationary orbit (GSO).

Dari sinilah, penulis lewat buku ini menyadarkan pemerintah pentingnya mengatur sumber daya alam ruang angkasa yang selanjutnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.