Warga Anies Baswedan Merasa Sebal Gara-Gara...

Warga DKI Jakarta sebal dengan kinerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam penanganan banjir. Sebab, masalah klasik itu hingga kini belum terselesaikan meskipun anggaran yang digelontorkan setiap tahun besar sekali.

Warga mempertanyakan, hasil implementasi anggaran pencegahan banjir yang nilainya tidak kecil. Misalnya, untuk tahun depan saja sudah dialokasikan lebih dari Rp4 triliun.

"Anggarannya gede sih, tapi kok Jakarta banjir melulu? Apanya yang salah ya?" tanya Budianto, warga Jakarta Timur.

Baca Juga: Hormati Ulama, Anies Baswedan Kirim Tim Medis ke Rumah Habib Rizieq

Bahkan, lanjut Budi, walau Jakarta tidak hujan tetapi kawasan Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur, terendam banjir akibat luapan Kali Ciliwung pada Kamis (12/11/2020).

"Masalahnya kan sudah tahu, kenapa enggak bisa fokus menuntaskan banjir ini sih?" herannya.

Warga Kebon Pala, Jhoni mengaku air mulai masuk ke rumah warga akibat luapan Kali Ciliwung sejak pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) kemarin. "Soalnya Bogor semalam (Rabu 11/11) siaga 2 banjir, di kami siaga 4," ungkapnya.

Menurut Jhoni, seluruh rumah di lokasi itu telah terendam banjir, tapi penghuni memilih bertahan di lantai dua rumah masing-masing. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menginformasikan, tinggi muka air di Sungai Sunter Hulu pada kemarin pagi siaga 4 dengan ketinggian 90 centimeter (cm).

Sungai Sunter Hulu yang menjadi pertemuan Kali Ciliwung di bagian sudut Kebon Pala mengalami peningkatan debit air setelah terjadi curah hujan yang tinggi di wilayah Bogor. Beberapa jam kemudian, air kiriman dari Katulampa melalui Kali Ciliwung tiba di Kebon Pala tepat pukul 07.00 WIB dan merendam rumah penduduk.

Berdasarkan pantauan di Kelurahan Kampung Melayu, luapan banjir itu merendam wilayah RW 005, Kebon Pala, dengan jumlah penduduk sekitar 200 kepala keluarga.

Jangan Main-main

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyetujui anggaran untuk penanganan banjir pada 2021 sebesar Rp4,05 triliun. DPRD menganggap banjir masalah penting yang harus menjadi program prioritas selain penanganan dampak pandemi Covid-19.

Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Ang- garan Sementara (KUA-PPAS) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2021 yang diusulkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta mencapai Rp4,05 triliun.

Besaran itu didapat dari dana pinjamanan Pemerintah Pusat ke DKI dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk peningkatan infrastruktur pengendalian banjir sebesar Rp3,1 triliun. Sisanya dari APBD DKI Jakarta.