Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Putus 6 Bulan, Palestina Rajut Lagi Hubungan dengan Israel

Putus 6 Bulan, Palestina Rajut Lagi Hubungan dengan Israel Pengunjuk rasa Palestina berlindung dari dentuman granat yang ditembakkan pasukan Israel dalam aksi protes menentang pemukiman Yahudi dan Presiden AS Donald Trump, di Beit Dajan, wilayah pendudukan Israel, Tepi Barat, Jumat (6/11/2020). | Kredit Foto: Antara/REUTERS/Mohamad Torokman
Warta Ekonomi, Ramallah, Tepi Barat -

Otoritas Palestina (PA) akan memulihkan hubungan dengan Israel dan melanjutkan koordinasi keamanan dan sipil dengan Negara Zionis tersebut. Hal itu diungkapkan seorang menteri Palestina, enam bulan setelah Presiden Mahmoud Abbas menarik diri dari semua perjanjian, karena rencana aneksasi Israel.

"Jalannya hubungan dengan Israel akan kembali seperti semula," kata Menteri Urusan Sipil PA Hussein al-Sheikh pada Rabu (18/12/2020).

Baca Juga: Pakar Bilang Posisi Biden dalam Perdamaian Palestina-Israel Krusial karena...

Dia mengatakan langkah tersebut datang sehubungan dengan kontak yang dilakukan Presiden Abbas baru-baru ini mengenai komitmen Israel terhadap perjanjian yang ditandatangani dengan Palestina, dan berdasarkan surat resmi tertulis dan lisan yang diterima PA.

Pada Mei, Abbas memutuskan hubungan dengan Israel sebagai tanggapan atas rencana aneksasi permukiman Yahudi di Tepi Barat oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Rencana aneksasi ditunda setelah Uni Emirat Arab (UEA) menjadi negara Arab pertama yang menormalisasi hubungan dengan Israel pada Agustus, dalam kesepakatan yang ditengahi oleh Amerika Serikat (AS).

Dimulainya kembali hubungan Israel-Palestina dapat membuka jalan bagi Israel untuk membayar pajak impor tiga miliar shekel (Rp12,5 miliar) yang telah dipotong dari PA. Hilangnya pendapatan telah memaksa PA untuk memotong sebagian gaji pegawai negeri di tengah pandemi Covid-19.

Pandemi adalah bagian dari alasan pembaruan hubungan dengan Israel, kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh, seperti dikutip oleh Reuters. Dia menambahkan bahwa tanggapan berkoordinasi diperlukan untuk membantu mengekang penyebaran virus di antara pemukim Israel di Tepi Barat dan di antara pekerja lintas perbatasan Palestina.

Hubungan yang diperbarui berisiko menggagalkan pembicaraan rekonsiliasi antara partai politik Abbas, Fatah dan organisasi militan Hamas, yang dilanjutkan di Kairo pekan ini.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Muhammad Syahrianto

Bagikan Artikel: