LSM Papua dan Lembaga Adat Dukung Setop Kampanye Hitam Sawit

Lennis yang juga Tenaga Ahli KSP mengingatkan kelompok-kelompok tertentu untuk menghentikan provokasi di Papua. “Masyarakat Papua berhak sejahtera. Jika masyarakat memilih perkebunan sawit tidak ada pihak manapun yang boleh mengganggu,” kata dia.

Menurut dia, dengan keberadaan perkebunan sawit, masyarakat Papua sebenarnya sangat senang karena dilibatkan sebagai plasma. Hanya saja, persoalan izin masih menghambat. Jika pemerintah bersedia membangun Kelompok kerja dengan melibatkan semua kepentingan seperti KLHK,Kementerian Pertanian, BPKM dan sebagainya,  dirinya menjamin tidak ada lagi kampanye hitam.

”Jika ada kelompok yang menganggu pembangunan perkebunan dan pertanian, silahkan angkat kaki dari Papua sebelum saya usir. Masyarakat Papua berhak sejahtera,” kata dia.

Zainal Mutaqin, Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan SDA LainnyaDeputi Bidang Perencanaan Penanaman Moda mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mempermudah proses perizinan investasi di Papua. 

“Jika dalam pelaksanaannya terjadi kesulitan dalam memperoleh izin, khususnya bagi investasi lokal dan PMDN, kami siap memfasilitasi,” kata Zainal.

Sementara itu, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian Kasdi Subagyono mengatakan pemerintah terus mendorong kemitraan inti plasma, kemitraan antara usaha kecil dan menengah atau besar di semua provinsi termasuk Papua.

Karena itu, kata Kasdi, perlu dukungan fasilitas pendanaan BPDP-KS untuk mendukung perkembangan sawit di Papua. “Papua dilirik karena menarik. Ini kesempatan baik untuk mengangkat Papua yang berada di wilayah timur Indonesia sebagai bagian penting dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. “