Menteri Kelautan dan Perikanan yang juga sebagai Komandan Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan ikan secara ilegal (Satgas 115) Susi Pudjiastuti memberikan keterangan terkait penangkapan kapal Vietnam di laut Natuna Utara, Bandung, Jawa Barat, Senin (25/2/2019). Dalam keterangannya Susi Pudjiastuti menyatakan protes keras terhadap tindakan Vietnam Fisheries Resources Surveillance KN-241 yang telah menerobos masuk wilayah ZEE Indonesia serta memotong haluan laju KP. HIU MACAN 01 dalam menjalankan tugas saat mengamankan empat kapal Vietnam yang sedang melakukan aktivitas perikanan tangkap yang ilegal (illegal, unreported, unregulated fishing/IUUF) di laut Natuna Utara. | Kredit Foto: Antara/M Agung Rajasa
Menteri Kelautan dan Perikanan dari Kabinet Kerja Pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama, Susi Pudjiastuti sebelumnya sempat bicara terkait bisnis Benur Lobster di Pesisir Barat Lampung.
Ia menilai harga Benur Lobster yang tidak menentu. Ia menyebut keadaan ini disebabkan karena adanya bisnis ilegal, dan berdampak kepada para nelayan. Baca Juga: Teman Partai Dicokok KPK, Gerindra Tabok Gerindra: Tamat Cita-Cita Prabowo Jadi Presiden
“Harga Tak Menentu, Bisnis Ilegal Benur Lobster di Pesisir Barat Lampung Rugikan Nelayan,” kata Susi, dikutip dari cuitan dalam akun Twitternya, yang diunggahnya pada Selasa (24/11/2020). Baca Juga: Susi Mendadak Jadi Peragawati, Warganet Usul Honor Rp1 M: Kalau Tak Bayar, Tenggelamkan!
Kontan saja, pernyataan itu disampaikan Susi, sebelum terjadi penangkapan pada Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (25/11) dini hari.
Dalam informasi yang diterima, aksi OTT terhadap Edhy Prabowo ini dipimpin penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan, setibanya Edhy di Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) sepulangnya dari Negara Amerika Serikat (AS).
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
