Nuklirnya Diusik, Parlemen Iran Marah: Tangan Penuh Darah Rezim Zionis

Parlemen Iran yang dikuasai kubu konservatif meminta agar inspeksi badan internasional terhadap program nuklir negara itu dihentikan. Hal ini disampaikan usai pembunuhan ilmuwan nuklir Iran, Mohsen Fakhrizadeh.

Dalam pernyataan Minggu (29/11/2020) yang ditandatangani seluruh anggota parlemen, lembaga legislatif itu mengatakan 'tangan penuh darah rezim Zionis' dilihat jelas dalam pembunuhan Fakhrizadeh yang dibunuh Jumat (27/11/2020) lalu.

Baca Juga: Sambil Tahan Diri, UEA Gak Bungkam atas Tewasnya Ilmuwan Nuklir Iran

Berdasarkan pernyataan tersebut para anggota legislatif Iran mengatakan yang membuat Israel berani mengambil langkah itu adalah 'cara berpikir yang merusak dari sejumlah anggota pemerintahan' yang yakin negosiasi dengan Barat akan mengubah pandangan mengenai Iran sehingga Iran terlihat sebagai negara 'normal'. Karena itu Iran tidak boleh melawan.

"Namun pengalaman atas teror dan sabotase yang dilakukan Amerika Serikat (AS), Israel, dan sekutu-sekutu mereka di negara ini dalam beberapa terakhir, yang sayangnya tanpa respons yang pantas, telah menunjukkan betapa salah dan berbahayanya cara berpikir seperti itu," kata anggota legislatif Iran dalam pernyataan yang dikutip Aljazirah.

Dalam pernyataan yang dibacakan dalam sidang terbuka itu, para anggota parlemen menambahkan cara berpikir seperti itu membuat musuh berani. Kondisi ini menjerumuskan Iran ke ketegangan yang tidak pernah terjadi sejak perang delapan tahun Iran-Irak yang baru berakhir tahun 1988.

Anggota parlemen Iran menyerukan apa yang mereka sebut 'respons segera dan bersifat menghukum' terhadap tindakan agresi negara asing. Cara terbaik untuk melakukannya adalah 'membangkitkan kembali industri nuklir negara kami yang brilian'.

Tujuannya, kata mereka, untuk mengakhiri implementasi sukarela Protokol Tambahan dan menangguhkan inspeksi dari Badan Energi Atom Internasional (IAEA). Berdasarkan kesepakatan nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Iran sepakat untuk menghentikan program nuklir dan mengizinkan IAEA melakukan inspeksi.

Langkah itu ditukar dengan dicabutnya sanksi multilateral terhadap perekonomian mereka. Sementara Protokol Tambahan bukan kesepakatan yang berdiri sendiri tapi termasuk dalam langkah-langkah sukarela untuk mendorong kemampuan IAEA memverifikasi industri nuklir Iran digunakan untuk tujuan damai.  

Iran selalu mengatakan program nuklir mereka dibuat untuk tujuan damai. Satu tahun setelah Presiden AS Donald Trump menarik AS keluar dari JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi-sanksi ekonomi pada Iran, Presiden Iran Hassan Rouhani perlahan-lahan menarik komitmen Iran terhadap kesepakatan nuklir tersebut.

Namun ia mengatakan Iran dapat segera memenuhi kembali komitmen mereka terhadap JCPOA. Di sisi lain sejak Trump menarik mundur AS secara sepihak, kubu konservatif dan garis keras Iran mendesak pemerintah untuk kembali mengembangkan industri nuklir seperti sebelum ada JCPOA.