Karyawan mengenakan pelindung wajah saat membersihkan lantai di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta, Rabu (9/9/2020). Pihak pusat perbelanjaan diharapkan memperketat protokol kesehatan terhadap pengunjung dan karyawannya seiring meningkatnya kasus konfirmasi positif COVID-19 di masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi di Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memaparkan kondisi epidemiologis COVID-19 di wilayah DKI Jakarta selama sepekan terakhir tergolong mengkhawatirkan dengan angka positivity rate 13,2 persen. | Kredit Foto: Antara/Indrianto Eko Suwarso
Pembatasan aktivitas sosial akibat pandemi virus corona membuat geliat aktivitas jual dan beli di mal atau pusat perbelanjaan menukik tajam. Alhasil, para pemilik toko atau tenant mengeluarkan kebijakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai.
Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja menjelaskan, hingga kini terhitung ada sebanyak 80 ribu pekerja di mal atau pusat perbelanjaan yang tersebar di seluruh Indonesia terkena PHK. Mereka awalnya dirumahkan, namun akhirnya di-PHK juga.
"Jumlah pekerja yang terdampak ada sekitar 80.000 orang. Semakin hari yang dirumahkan semakin sedikit karena beralih menjadi PHK. Angka tersebut dapat dianggap sebagai jumlah PHK," kata Alphonz, Senin (7/12/2020).
Baca Juga: PHK di Mana-Mana, Serapan Tenaga Kerja Industri Pengolahan Cuma 13,61%
Dia berharap pada perpanjangan masa PSBB transisi ini Pemprov DKI memberikan relaksasi perpajakan berupa pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Reklame, dan Pajak Parkir. Selain itu, adanya juga subsidi gaji terhadap para pekerja untuk menghindari daftar karyawan yang di-PHK.
"Subsidi gaji pekerja juga," ujarnya.
Dia menyebut keadannya kini memang tak ada harapan lagi selain menunggu program vaksinasi. Karena mengingat jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan Jakarta belum menunjukkan tren penurunan.
"Saat ini tidak banyak yang bisa diharapkan lagi selain menunggu pelaksanaan vaksinasi," kata dia.
Sementara itu, Alphonzus Widjaja menyebutkan, keadan kini memang tak ada harapan lagi selain menunggu program vaksinasi. Karena mengingat jumlah kasus baru Covid-19 di Indonesia dan Jakarta belum menunjukkan tren penurunan.
"Saat ini tidak banyak yang bisa diharapkan lagi selain menunggu pelaksanaan vaksinasi," ujarnya, Senin (7/12/2020).
Dia meminta sembari PT Bio Farma menyelesaikan perampungan uji klinis vaksi, diharapkan kini pemerintah untuk lebih tegas menindak para protokol kesehatan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Rosmayanti
Tag Terkait:
