Namun, tantangan bagi pemerintah adalah membuat peta jalan, perencanaan dan mengelola proses transisi ini mengingat aset infrastruktur fossil fuels yang dimiliki BUMN sangat besar. Fabby mengatakan tidak banyak waktu tersisa, maksimal lima tahun untuk menghindari BUMN energi seperti PLN menanggung kerugian finansial karena aset PLTU-nya tidak kompetitif terhadap teknologi pembangkit listrik surya dan storage.
Baca Juga: Alternatif Bioplastik Sawit untuk Solusi Sampah Plastik
Faisal Basri selaku Anggota Indonesia Circular Economy Forum (ICEF) mengatakan, selain pengadaan infrastruktur panel surya yang memadahi, pemerintah juga harus satu suara dalam kebijakan energi terbarukan.
"Harus ada mekanisme harga yang mendukung juga untuk energi terbarukan," kata Faisal di kesempatan yang sama.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Mochamad Rizky Fauzan
Editor: Rosmayanti