Rengekan Benny Wenda ke PBB dan Nasib Deklarasi Merdeka ULMWP

Desakan kepada PBB juga disuarakan pengacara HAM internasional Jennifer Robinson dan Cambridge Pro Bono Project atas nama Wenda dan ULMWP.

Robinson menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk menegakkan hak rakyat Papua Barat atas hidup, kebebasan berekspresi, majelis damai dan asosiasi, sejalan dengan kewajiban internasionalnya. 

Pihaknya juga menyerukan Pemerintah Inggris untuk mematuhi kewajiban internasionalnya untuk melindungi Wenda dari ancaman yang meningkat oleh pemerintah Indonesia, yang dia sebut mungkin berfungsi dengan baik untuk menghasut aksi main hakim sendiri terhadap Wenda dan keluarganya.

"Pejabat Indonesia di tingkat tertinggi telah membuat ancaman serius terhadap Benny Wenda , ULMWP dan anggota dan pendukungnya di Papua Barat. Kami mendesak PBB untuk meningkatkan kepeduliannya terhadap Indonesia, mengingat kekerasan yang meningkat, sejumlah penangkapan politik yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam setahun terakhir, dan risiko terjadinya kekerasan dan penangkapan lebih lanjut terhadap masyarakat Papua Barat yang melanggar kewajiban internasional Indonesia," kata Robinson, yang dilansir di situs Doughty Street Chambers (DSC), 16 Desember 2020.

Sebelumnya, dalam webinar "Sinergi Anak Bangsa Dalam Menjaga Keutuhan Bangsa dan Negara dari Aksi Separatisme di Dunia Maya" pada Sabtu (21/11/2020), Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menilai Benny Wanda dan pengacara HAM Veronica Koman merupakan dua sosok yang kerap mengembuskan isu separatisme di dunia maya.