Selain itu, lanjut Suhadi, biasanya Tempo dalam menurunkan berita tidak gegabah dan tidak dalam bentuk "katanya", namun dari investigasi yang matang serta sudah terukur secara empiris, baru kemudian hasil investigasi yang sudah terukur dan "dapat" dipertanggungjawabkan itu baru diturunkan dalam bentuk berita sehingga motto Tempo enak dibaca dan perlu adalah menjadi simbol yang tidak terbantahkan.
"Tapi kali ini tidak, dan bahkan Tempo terkesan mengakomodir berita-berita hoax, karena faktanya bukan hanya Gibran orang yang diserang yang telah membantah, namun Sritex sebagai tempat Bansos itu diorder dan infonya Gibran ada di pemesanan itu oleh Sritex telah dibantah. Itu artinya Tempo dalam kaitan berita tentang Bansos dengan menyasar Gibran adalah sebagai tindakan yang absurd dan tidak terukur," ujar Suhadi.
Baca Juga: Gibran Disentil, Relawan Jokowi Gak Terima: Fitnah! Proses Hukum!
Lanjutnya, ia menegaskan bahwa dari banyak kasus yang berkaitan dengan pemerintah Jokowi, pemberitaan Majalah Tempo cenderung kurang objektif. Padahal, Suhadi mengklaim bahwa masyarakat Indonesia sangat merasakan sentuhan kerja Presiden Jokowi yang selalu mengedepankan kepentingan masyarakat banyak.
"Dan itu terbukti dari banyaknya pembangunan yang telah dikerjakan Pak Jokowi dan hasilnya sangat dirasakan oleh masyarakat dari Sabang sampai Merauke, tanpa beliau meminta pujian dari siapapun. Namun dalam berita kali ini, bukan saja Jokowi yang menjadi sasaran berita miring, akan tetapi merambah kepada anggota keluarga, Gibran sang Walikota terpilih," paparnya.
Padahal, kata Suhadi, anak-anak Presiden Jokowi tidak pernah mau memanfaatkan kekuasaan orang tua dalam berbisnis. Akan tetapi, ia menegaskan Gibran dan saudara-saudara yang lainnya dalam mendapatkan uang bukan dengan cara main proyek di pemerintahan melainkan dengan cara berwiraswasta seperti layaknya anak-anak muda pada umumnya.
"Coba wilayah ini dijadikan cermin oleh Tempo sebagai bagian dari berita dan ukuran dalam melihat kehidupan keluarga Presiden. Kalau Gibran mau untuk mendapat dukungan di Pilkada Solo dalam bentuk sembako atau apa saja demi kemenangan untuk masyarakat, bukan dengan cara meminta kepada Kementerian tentunya, karena langkah ini bagi seorang calon Walikota menjadi konyol, selain gampang dideteksi juga mudah dari jejak barang mengalir," ulasnya.
Baca Juga: Desas-Desus Gibran 'Nimbrung' Korupsi Bansos, Waketum Demokrat: Jika Saya Jokowi...
"Apabila Tempo tidak meminta maaf maka saya akan coba mengambil langkah hukum dengan tujuan agar memberi pembelajaran kepada Tempo atau siapa saja, untuk kemudian tidak ada lagi berita yang bertujuan mendiskreditkan anak bangsa tanpa fakta," pungkas Suhadi yang juga mengirimkan surat tembusan mengenai persoalan ini ke Dewan Pers.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Vicky Fadil
Tag Terkait: