Demokrat Minta Tak Ganggu Ponpes Habib Rizieq, Mahfud MD: Saya Tak Paham Urusan Tanah Itu

Pondok Pesantren Alam dan Agrokultural Markaz Syariah di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat milik Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab (HRS) yang digugat oleh PTPN VIII mendapat perhatian dari sejumlah kalangan.

Salah satunya mantan ketua DPR RI Marzuki Alie. Politikus Partai Demokrat ini mengirimkan pesan melalui WhatsApp kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Baca Juga: Banyak Ulama Dipenjara, Mahfud MD Bantah Pemerintah Islamophobia

Dalam pesannya tersebut, Marzuki Alie memohon kepada Mahfud MD untuk berpihak pada keadilan dan meminta agar aset milik HRS yang sangat bermanfaat bagi umat tersebut tidak turut dihabisi.

Menanggapi pesan tersebut, Mahfud MD mengucapkan terima kasih dan mengaku tidak mamahami urusan tanah tersebut. Meski begitu, Mahfud MD berkomitmen membantu memproporsionalkan permasalah tersebut.

"Saya sendiri tak begitu paham urusan tanah itu karena tak pernah mengikuti kasusnya. Ini baru tahu juga setelah disomasi. Nanti saya bantu untuk memproporsionalkannya," katanya.

Mendapat tanggapan tersebut, Marzuki Alie menjelaskan bila langkah PTPN diakomodir dan dibenarkan penegak hukum maka akan banyak rakyat yang bisa dipidana karena menggunakan lahan HGU.

"Terima kasih prof, tanah HGU yang terlantar bisa digarap oleh orang lain. HGU-nya bisa dibatalkan. Kalau PTPN ini diakomodir dan dibenarkan penegak hukum maka banyak HGU yang dimiliki konglomerat dan ditelantarkan oleh pemilik hak karena dijadikan landbank tidak dapat dimanfaatkan rakyat. Rakyat akan dipidana dan ini akan menjadi kasus besar karena banyak rakyat yang tidak punya lahan menggarap tanah HGU yang ditelantarkan," ucapnya.

Baca Juga: FPI Sesumbar: Habib Rizieq Tak Masalah Ditahan Kasus Kerumunan Model Apapun