Siap Kirim Balasan Somasi PTPN VIII, Markaz Syariah: Senin Kami Kirim

Sekretaris Bantuan Hukum DPP FPI Aziz Yanuar mengatakan, Tim Advokasi Markaz Syariah memastikan akan menjawab somasi yang dilayangkan PT Perkebunan Nasional (PTPN) VIII.

Mereka menilai layangan surat PTPN VIII No. SB/I.1/6131/XII/2020 tertanggal 18 Desember 2020 itu salah alamat. Tim advokasi Markaz Syariah akan mengirimkan jawaban somasi PTPN VIII pada awal pekan depan, Senin, 28 Desember 2020.

Baca Juga: Eks Pentolan DPR Kirim Pesan Soal Markaz Syariah Habib Rizieq, Mahfud MD Nyamber: Ini Baru Tahu...

"Senin nanti akan kami kirim kan," kata Aziz membenarkan surat itu, Minggu (27/12/2020).

Karena itu, kata Aziz, tanggal surat sendiri dibuatkan pada 28 Desember 2020 dan bukan hari ini. "Kan hari ini libur," singkat dia.

Sebelumnya, Tim Advokasi Markaz Syariah menjawab somasi dari PTPN VIII tentang sengketa lahan Markaz Syariah di Megamendung. Para kuasa hukum yang terdiri atas Munarman, Sugito Atmo Pawiro, Ichwanudin Tuankotta, Aziz Yanuar, Nasrullah Nasution, dan Yudi Kosasih bertindak untuk dan atas nama Habib Rizieq Shihab.

Dalam surat jawaban tersebut, kuasa hukum menyebut somasi PTPN adalah error in persona karena seharusnya mereka mengajukan keluhan, baik pidana ataupun perdata kepada pihak yang menjual tanah tersebut kepada Pihak Pesantren atau Habib Rizieq. Dengan kata lain, somasi tersebut dianggap salah alamat.

Mereka menegaskan, pihak pesantren dengan diketahui semua aparat dari mulai Kepala Desa hingga Gubernur membeli tanah tersebut dari pihak lain yang mengaku dan menerangkan tanah tersebut miliknya.

"Pengakuan tersebut dibenarkan oleh pejabat yang terkait yang mengetahui dan memproses administrasi peralihan atas tanah tersebut. Secara hukum dilihat dari aspek hukum perdata dan hukum acara perdata PT. PN VIII keliru dan tidak memiliki alasan hukum untuk meminta Pihak HRS mengosongkan lahan tersebut," tulis tim kuasa hukum, Sabtu (26/12/2020).

"Kecuali ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang memutuskan bahwa kedudukan pihak pesantren atau HRS sebagai pembeli beritikad baik dibatalkan, dengan kata lain somasi tersebut prematur dan salah pihak," lanjut kuasa hukum.

Selanjutnya, tim hukum mengaku baru mengetahui keberadaan SHGU No: 299 tertanggal 04 Juli 2008 melalui surat saudara No: SB/I.1/6131/XII/2020, tertanggal 18 Desember 2020.

"Bahwa terhadap lahan yang saat ini ditempati, digarap dan telah dibangun di atasnya bangunan Pondok Pesantren Agrokultural Markaz Syariah oleh klien kami telah dibeli dari para petani yang menguasai dan mengelola lahan secara fisik serta dari para pemilik sebelumnya," tulisnya.

Selain itu, kuasa hukum menegaskan bahwa lahan tersebut sebelumnya merupakan lahan kosong atau tanah terlantar yang dikuasai secara fisik dan dikelola oleh banyak masyarakat lebih dari 25 tahun lamanya.

"Bahwa berlatar belakang penguasaan fisik yang sedemikian lama oleh masyarakat sehingga klien kami berkeyakinan atas lahan tersebut secara hukum memang benar milik para penggarap sehingga klien kami bersedia untuk membeli lahan-lahan tersebut dari para pemilik atas lahan tersebut," lanjut isi surat tersebut.

Tak hanya itu, kuasa hukum menyatakan bukti-bukti jual beli antara kliennya dengan pengelola dan pemilik juga sudah sangat lengkap dan diketahui oleh perangkat Desa, baik RT, RW setempat yang kemudian terhadap surat tersebut telah ditembuskan kepada Bupati Kabupaten Bogor dan Gubernur Jawa Barat sehingga legal standing kliennya dalam menempati dan mengusahakan atas lahan tersebut tidak dengan cara melawan hukum.