Sandiaga Uno dan Risma Sibuk Kerja, Menag Yaqut Sibuk Klarifikasi

Aktivitas kunjungan kerjanya dibagikan Sandi lewat akun media sosialnya. Dalam postingannya, Sandi optimis tanda-tanda kebangkitan pariwisata Bali mulai terlihat. Di tengah pandemi, sejak Mei 2020 tercatat kedatangan pesawat ke Bali mulai naik 10 kali lipat.

"Bali telah sepenuhnya siap menyambut kunjungan wisatawan saat libur Natal dan Tahun Baru 2021, sekaligus makin siap menyongsong kebangkitan pariwisata," katanya.

Baca Juga: Sandi Merapat dalam Barisan Jokowi, Siapa Paling Untung di Pilpres 2024?

Sakti Wahyu Trenggono juga sudah melakukan kunjungan lapangan. Eks Wakil Menteri Pertahanan ini, blusukan ke kawasan pesisir utara Jakarta, Sabtu (26/12/2020). Sakti mengaku ingin mendengar dari nelayan dan pemangku kepentingan sektor kelautan dan perikanan lainnya.

Dalam kunjungan ini, Sakti berkunjung ke pasar ikan. Mengenakan kemeja lengan pendek dengan celana jeans biru, Sakti menyapa para penjual yang menjajakan hasil laut seperti ikan, cumi, dan kerang. Melihat pasar ikan yang becek, Sakti kepikiran untuk mengubahnya menjadi pasar modern.

Bagaimana dengan Gus Yaqut? Dia masih sibuk melakukan klarifikasi. Dalam webinar lintas agama kemarin, Gus Yaqut kembali mengklarifikasi pernyataannya soal Syiah dan Ahmadiyah. Dia bilang tak pernah menyatakan akan memberikan perlindungan khusus terkait hak beribadah kepada kelompok Syiah dan Ahmadiyah.

"Hari kedua setelah saya dilantik, ada berita Menteri Agama akan mengafirmasi hak beribadah umat Syiah dan Ahmadiyah. Terlepas konteksnya benar atau salah, saya tidak pernah mengatakan hal itu. Tapi, ada media yang menulis itu dan mengatasnamakan saya. Itu kaget saya," kata eks Wakil Ketua Komisi II DPR ini.

Politisi PKB ini menegaskan, selaku Menteri Agama, akan mendudukkan setiap persoalan pada prinsip-prinsip dasar yang diakui bersama. Prinsip pertama, semua warga negara berkedudukan sama di depan hukum.

"Baik Syiah, Ahmadiyah, NU, Muhammadiyah, siapa pun, sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara wajib melindungi mereka sebagai warga negara. Artinya, jika berbeda keyakinan, tidak boleh ada alasan kelompok yang merasa lebih besar mempersekusi atau menghakimi sendiri kelompok yang lebih kecil. Ini sikap dasar yang akan pemerintah pegang," ujar Ketua GP Ansor itu.

Prinsip kedua, ujar Yaqut, jika ada perbedaan pandangan, keyakinan, pendapat terkait dengan hal-hal keagamaan, harus diselesaikan dengan dialog. Dan Kemenag siap memfasilitasi dialog itu.