Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

Ada yang Nekat Bunyikan Petasan, Polisi: Sekecil Apapun Bunyinya Akan Kami Kejar!

Ada yang Nekat Bunyikan Petasan, Polisi: Sekecil Apapun Bunyinya Akan Kami Kejar! Kredit Foto: Antara/Izaac Mulyawan
Warta Ekonomi, Solo -

Kapolresta Surakarta Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak akan memberikan sanksi hukum terhadap orang yang menyalakan kembang api pada malam tahun baru.

"Yang tidak boleh adalah kembang api yang mengakibatkan efek ledakan, termasuk petasan, semua tidak boleh. Sekecil apapun bunyinya akan kami kejar, akan kami sidik," katanya di Solo, Selasa.

Ia mengatakan sejauh ini sudah memberikan sosialisasi sekaligus peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan perayaan pada malam pergantian tahun mengingat saat ini kasus COVID-19 belum dapat dikendalikan, termasuk di Kota Solo.

"Kalau masih ada yang nekat kami akan lakukan penindakan hukum, yang pertama adalah taat pada protokol kesehatan, 4 M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan ini yang masih jadi masalah di masyarakat kita," katanya.

Meski demikian, dikatakannya, pada Surat Edaran (SE) Wali Kota Surakarta terkait upaya pengendalian kasus COVID-19 sudah ada aturan yang lebih tegas, yaitu kerumunan tidak boleh lebih dari lima orang.

"Karena kerumunan sangat rentan pada penyebaran COVID-19 secara masif. Oleh karena itu, pada operasi yustisi yang kami lakukan tidak hanya menyasar pada masker tetapi juga menyasar pada kerumunan. Di malam tahun baru kami juga siapkan Tim Penyidik Kerumunan," katanya.

Sejauh ini, selain Tim Penyidik Kerumunan, pihaknya sudah membentuk Tim Pengurai Kerumunan. Ia mengatakan jika imbauan dari tim tersebut mendapat perlawanan dari masyarakat maka petugas kepolisian akan melakukan tindakan hukum baik terhadap pelaku kerumunan maupun penyelenggara yang menyebabkan kerumunan.

"Kami akan sidik dengan UU yang lebih keras, baik itu KUHP, UU Penyakit Menular maupun karantina kesehatan. Ini kami lakukan untuk melindungi kesehatan masyarakat karena kesehatan masyarakat adalah hukum yang tertinggi," katanya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel: