Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp110 triliun untuk penyaluran program bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat seluruh Indonesia. Presiden Joko Widodo pun menginstruksikan agar Menteri Sosial dan para gubernur mengawal penyaluran bansos tahun anggaran 2021 yang mulai digulirkan sejak kemarin (4/1/2021).
Jokowi mengingatkan, bansos harus diterima secara utuh tanpa ada pemotongan. "Bantuan yang diterima ini nilainya utuh, tidak ada potongan-potongan karena ini dikirimkan langsung kepada penerima, baik nanti lewat bank-bank milik pemerintah maupun lewat kantor Pos," ucap Jokowi.
Baca Juga: Sudah Tak Ada Lagi Bansos dalam Bentuk Sembako di Jakarta
Jokowi pun menginstruksikan menteri dan gubernur agar mengawal proses penyaluran bansos sehingga dapat tepat sasaran. "Saya perintahkan kepada para menteri, kepada para Gubernur agar mengawal proses penyaluran ini agar cepat, bisa tepat sasaran, dan tadi, diawasi tidak ada potongan-potongan apapun," tegasnya.
Jokowi menyampaikan bahwa penyaluran bansos ini untuk membantu masyarakat mengatasi dampak pandemi Covid-19. "Sehingga dampak ekonominya segera bisa muncul dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan tentu saja rakyat tidak menunggu terlalu lama," ucapnya.
Bansos ini terdiri dari program keluarga harapan (PKH), program sembako, dan bantuan sosial tunai (BST) yang akan disalurkan dalam beberapa tahapan. PKH akan disalurkan dalam empat tahap melalui Bank Himbara; program sembako akan disalurkan pada Januari hingga Desember 2021; dan program BST diberikan selama Januari hingga April.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Boyke P. Siregar
Editor: Puri Mei Setyaningrum
Tag Terkait: