Partai Nonparlemen Menjerit PT Dinaikkan, Keran Demokrasi Dimatikan

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Garuda, Abdullah Mansuri juga mengkritik wacana kenaikan ambang parlemen hingga 7 persen ini. Wacana ini, menjadi indikasi demokrasi di Indonesia sedang jalan mundur. Di mana, saluran kebebasan berpendapat dikebiri melalui Undang-Undang Pemilu.

Abdullah mengingatkan, politik Indonesia pernah mengalami kondisi terbatasnya saluran politik dengan menampilkan tiga partai peserta Pemilu di era Orde Baru. Harapannya, situasi serupa tidak terulang saat ini.

“Kebuntuan politik tersebut menjadi salah satu faktor utama meletusnya gerakan perubahan sosial dan tumbangnya pemerintahan Orde Baru yang sudah memimpin negeri ini selama 32 tahun,” dia mengingatkan.

Seperti diketahui, RUU Pemilu kini sudah tengah di bahas di Badan Legislatif (Baleg) DPR. Regulasi ini, menjadi prioritas untuk dibahas di 2021. Anggota Baleg dari Fraksi PDIP, Hendrawan Supratikno mengatakan, pembahasan regulasi ini sudah melalui beragam kajian. “Memang terasa semakin berat untuk pendatang baru,” ujar Hendrawan, di Jakarta, Rabu (6/1) lalu.

Menurutnya, tidak benar jika RUU Pemilu merupakan buah kepentingan jangka pendek partai Senayan. Revisi ini sudah dibahas sejak lama. Salah satunya, mengenai angka ambang batas yang dinaikkan secara bertahap.