Pendukung Anies Baswedan Soal Blusukan: Jakarta Bukan 10 Provinsi Termiskin

Blusukan menemui tunawisma di Jakarta yang dilakukan Menteri Sosial Tri Rismaharini atau Risma menjadi perdebatan. Suara pro dan kontra muncul menanggapi cara blusukan yang dilakukan eks Wali Kota Surabaya tersebut.

Polemik blusukan Risma ini jadi perdebatan antara Anggota DPRD DKI Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak, dengan pendukung Gubernur DKI Anies Baswedan, Geisz Chalifah, dalam acara Apa Kabar Indonesia Pagi tvOne, Jumat, 8 Januari 2021.

Baca Juga: Sekarang Giliran Anies Baswedan yang Kena Hujat Netizen: Tiru-Tiru Gaya Bu Risma

Awal pedebatan dimulai dengan pemaparan Gilbert yang heran dengan munculnya kehebohan Risma melakukan blusukan. Kata dia, seharusnya yang dipersoalkan adalah pejabat yang tak pernah turun blusukan.

"Saya heran, itu kenapa jadi persoalan ya. Itu kejadian spontan yang artinya ya sah-sah saja. Yang kalau masalah adalah bila pejabat tidak turun blusukan, tidak turun ke lapangan," kata Gilbert dalam Youtube tvOne yang dikutip VIVA, Sabtu (9/1/2021).

Gilbert menyinggung kehebohan Risma blusukan karena ada pihak yang merasa mainannya diambil. Ia bilang cara pihak itu kekanak-kanakan dan tak menunjukkan kedewasaan. Meski demikian, dia tak menyebut nama yang dimaksudnya.

"Ya, mungkin yang merasa mainan diambillah. Kalau kita melihat ya orang yang protes ya begitu," jelas Gilbert.

Merespons itu, Geiz Chalifah mengkritisi tupoksi Kementerian Sosial atau Kemensos. Ia merincikan tupoksi yang dimaksud seperti memiliki kebijakan, mengelola dan merawat fakir miskin, dan segala macam persoalan sosial dalam skala nasional.

Menurut dia, jika merujuk tupoksi itu, mestinya bukan Jakarta yang jadi prioritas blusukan Risma. Sebab, Jakarta tak termasuk 10 provinsi termiskin di Tanah Air. "Jumlah provinsi yang paling banyak itu ada lima, Jakarta enggak termasuk. Di 10 provinsi termiskin Jakarta juga enggak termasuk," ujar Geisz.

Geisz mengatakan bahwa Jakarta memiliki Kepala Dinas Sosial yang menangani urusan tunawisma di Ibu Kota. Maka itu, jika ada menteri yang mau blusukan di Ibu Kota seyogianya berkoordinasi dengan Gubernur DKI.

"Kalau secara adat, datang aja, atau panggil pak Anies, yuk kita kontrol kondisi Jakarta. Apa yang salah sih?" tutur Geisz.

Giliran Gilbert menjawab pernyataan Geisz. Menurutnya, Risma tak perlu sowan karena dalam blusukannya masih terkait masalah sosial, yaitu tunawisma. Hal itu beda jika Risma blusukan menyangkut masalah kesehatan yang memang harus sowan ke pihak terkait. "Kan masalah sosial, apa yang salah di situ," ujarnya.

Geisz pun menyanggah penjelasan Gilbert dengan mencontohkan kasus Risma saat masih jabat Wali Kota Surabaya terkait mobil tes PCR dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Kalau itu tidak masalah, kenapa soal ambulans Bu Risma sampai ngamuk-ngamuk dengan Khofifah pada saat itu?" jelas Geisz.

"Lah, itu kan waktu wali kota, bandingkan dengan menteri sosial," balas Gilbert.

Gilbert menambahkan, blusukan yang dilakukan Risma bukan berarti mengambil alih tugas Pemprov DKI. "Itu spontanitas. Yang masalah itu yang tidak blusukan. Anda lihat nggak, ada yang blusukan dari pemprov?" ujar Gilbert.

Dengan santai, Geisz menjawab pertanyaan Gilbert terkait blusukan yang dilakukan Pemprov DKI. "Karena blusukannya nggak cari kamera. Blusukannya itu datang ke perkampungan kumuh, ada nenek-nenek miskin, sakit kemudian diangkat dibawain ambulans dibawakan ke rumah sakit," tutur Geisz.

"Saya fotonya banyak noh. Mau saya kasih lihat sekarang? Tapi, nggak pake kamera karena memang blusukannya benar-benar bekerja," tambah Geisz.