Soal Vaksinasi Mandiri Covid-19, DPR Minta Pemerintah Beri Insentif ke Perusahaan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau para pengusaha untuk segera menyelenggarakan vaksinasi vaksin COVID-19 secara mandiri bagi karyawan secara gratis untuk mempercepat memutus mata rantai penularan virus corona.

Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Muhammad Farhan, menekankan para pengusaha harus mempercepat penyelenggaraan vaksinasi secara mandiri sebagai bentuk proaktif terhadap upaya percepatan menanganan pandemi COVID-19. Bahkan, pemerintah juga harus memberikan insentif kepada perusahaan yang menyelenggarakan vaksinasi mandiri. 

Baca Juga: Penanganan Corona Diungkit-ungkit, Jokowi Terusik Kritik

"Kewajibannya adalah vaksinasi, skema mandiri atau menunggu jadwal dari pemerintah adalah pilihan. Tapi sebaiknya ada insentif jika ada perusahaan yang terapkan infeksi mandiri," kata Farhan dalam keterangan resminya, Sabtu (23/1/2021).

"Bagi WNI yang mampu secara ekonomi dan masuk ke dalam kelompok yang bisa di vaksinasi bisa melaksanakan tanpa menunggu giliran," tambahnya.

Dia menilai, vaksinasi merupakan upaya terbaik memutus pandemi agar pemulihan di sektor ekonomi, pendidikan dan kesehatan berhasil. "Vaksinasi COVID-19 adalah usaha bersama seluruh bangsa untuk memutuskan rantai penularan COVID-19 yang membawa kita pada resesi menyeluruh," katanya.

Baca Juga: Penanganan Corona Diungkit-ungkit, Jokowi Terusik Kritik

Farhan juga memastikan Presiden Jokowi dan DPR satu suara untuk distribusi vaksin bagi perusahaan hingga diterima karyawan gratis. "Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat dan bersatu tekad untuk memastikan  bahwa vaksin ini diberikan secara cuma - cuma kepada semua WNI. Ini adalah wujud kehadiran negara bagi warga nya," imbuhnya.

Peran perusahaan di Indonesia melaksanakan vaksinasi bagi karyawan dinilai sangat membantu mempercepat dan meminimalisir hambatan distribusi vaksin. "Memberikan vaksin secara merata tidak mudah, ada pekerjaan besar yang menyertai tekad ini. Upaya ini tentu memberi beban yang tidak ringan bagi negara, baik secara anggaran maupun operasional. Bayangkan bagaimana caranya vaksinasi  70 persen populasi Indonesia secara cepat?," tambahnya.

Untuk itu, Farhan menekankan kepada para pengusaha untuk membuat skema vaksinasi yang memudahkan karyawan. "Dengan sendirinya ada regulasi yang ketat, dibawah pengawasan BPOM dan Kemenkes untuk memastikan bahwa jenis vaksin dan protokol vaksinasi nya mengutamakan kepentingan dan keselamatan bagi WNI," terangnya.

"Vaksinasi Mandiri membantu percepatan  vaksinasi nasional mencapai 70 persen populasi dan mengurangi beban negara. Ini lah saatnya kita menunjukan peran aktif sebagai WNI dalam memutuskan rantai penularan COVID-19," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung rencana vaksinasi mandiri COVID-19. Jokowi menyebut, rencana yang telah diwacanakan para pengusaha itu segera diputuskan di samping pelaksanaan vaksin gratis. 

Jokowi menyebutkan rencana itu sebenarnya baik-baik saja. Hal itu juga sesuai rencana dirinya ingin mempercepat vaksinasi. "Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biayanya ditanggung perusahaan, kenapa tidak," tegasnya 

Namun, lanjut Jokowi, isu mengenai vaksin mandiri perlu diperhatikan dengan baik. Publik harus dijelaskan mengenai vaksin mandiri. "Kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda, bisa dilakukan," pungkasnya.