Siap Mengawal, BPKP Ungkap Titik Kritis Program Vaksinasi Covid-19

Warta Ekonomi, Jakarta -

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal akuntabilitas pelaksanaan vaksinasi dengan bersinergi bersama seluruh aparat pengawasan intern pemerintah (APIP), baik di aras kementerian, lembaga, ataupun pemerintah daerah.

Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, mengatakan pengawasan tersebut penting dilakukan agar program vaksinasi dapat lebih efektif dan efisien, mengingat lingkup vaksinasi sangat luas.

Adapun pengawasannya mencakup ketepatan dalam sasaran, jumlah, waktu, kualitas dan administrasi, serta efisiensi program vaksinasi. Perlu dikawal pula efektifitas pelaksanaan vaksin serta kecukupan pengendalian fraud.

“Titik kritisnya adalah proses distribusi dan penyimpanan vaksin, karena sekali vaksin rusak, maka pelaksanaan vaksinasi tidak akan efektif,” ucap Ateh dalam Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Akuntabilitas Pelaksanaan Vaksinasi, Jakarta, Senin (25/1).

Ia mengungkap, pelaksanaan program vaksinasi memiliki tantangan di antaranya, akses dan kapasitas fasilitas kesehatan, proses pendataan dan validitas data, kapasitas distribusi dan penyimpanan, kesiapan anggaran dan fasilitas pendukung, serta risiko kecurangan.

“Ketersediaan anggaran dapat diibaratkan sebagai darah, jika tubuh kehabisan darah, maka seluruh aktivitas organ lain sudah pasti akan terganggu,” pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam PMK, Iwan Taufiq Purwanto, menyebut kunci keberhasilan atau dalam mengawal akuntabilitas pelaksanaan vaksinasi adalah pelaporan yang tepat waktu, penjagaan mutu pelaksanaan dan hasil pengawasan, serta eskalasi penyelesaian permasalahan jika diperlukan.

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan, Murti Utami menginformasikan kebutuhan vaksin untuk 181,5 juta Jiwa, dimana tahap 1 (Januari sampai April), dialokasikan untuk 1,4 juta petugas Kesehatan, 17,4 juta petugas publik, dan 21,5 juta Lansia.

Kemudian, tahap 2 (April -Mei) untuk 63,8 Juta masyarakat rentan, dan 77,2 juta masyarakat lainnya.

“Pemberian vaksin akan diberikan secara gratis, dan vaksinasi ini bukanlah ending dari upaya melawan COVID-19, sehingga protokol kesehatan dan meningkatkan imun tubuh tetap harus kita jaga,” singkatnya.